Hubungan Ancaman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dengan Kesenjangan Upah Gender

Data tersebut muncul sebelum pertemuan Forum Kesetaraan Generasi di Paris, Prancis pada 30 Juni dan 2 Juli 2021. Ini adalah puncak pertemuan untuk menetapkan agenda global tentang hak-hak perempuan selama 10 tahun ke depan.

Salah satu topik utama dalam agenda KTT akan fokus pada apakah pemerintah harus meratifikasi Konvensi Kekerasan dan Pelecehan ILO yang merupakan konvensi internasional pertama di dunia yang secara tegas bertujuan melindungi karyawan dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Konvensi tersebut digambarkan sebagai "perjanjian internasional pertama yang mengakui hak setiap orang di dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender."

"Inggris harus memberikan bobotnya di belakang perjanjian bersejarah ini untuk melindungi perempuan di seluruh dunia dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Wanita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ucap Morisson.

Deeba Syed, pejabat hukum senior di Women's Rights, mengatakan, pihaknya sangat mendesak pemerintah Inggris untuk meratifikasi Konvensi ILO tentang pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.

"Konvensi tersebut menjamin perlindungan bagi perempuan dari pelecehan, tidak hanya dari rekan kerja, tapi juga klien, pelanggan, dan pasien. Itu juga ditujukan untuk perempuan yang sangat rentan, seperti mereka yang melakukan pekerjaan rumah tangga, atau mereka yang bekerja di malam hari atau sendirian," katanya.

Syed menyambung, "Ratifikasi adalah kunci dalam mengubah sikap dan kesalahpahaman tentang pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Ini akan memaksa pengusaha mengakui pengalaman diskriminasi perempuan dalam dinamika kekuasaan yang tidak setara, apakah mereka bekerja dari rumah atau di garis depan.”

"Yang terpenting, konvensi ini juga membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di tempat kerja, masalah yang semakin berkembang sejak pandemi Covid-19, dan akan mengabadikan hak atas cuti berbayar dan kerja fleksibel yang saat ini tidak dimiliki para korban," tambahnya.

Lewat panggilan ke saluran pihaknya, mereka telah memberi nasihat hukum gratis bagi perempuan korban pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan tegas ia menyebut bahwa para korban pantas mendapatkan keadilan dan keamanan.

"Sudah lebih dari setahun sejak pemerintah (Inggris) menutup 'Konsultasi tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja' dan kami masih menunggu apakah mereka akan memperkuat hukum. Pemerintah harus bertindak jika komitmen mereka untuk menanggapi pelecehan seksual di tempat kerja lebih dari sekadar basa-basi," tutup Syed. (Jihan Karina Lasena)