Gajah Kebun Binatang untuk Pertama Kalinya Bakal Dilepasliarkan

Damian Aspinall, Ketua Yayasan Aspinal, mengatakan, "Ini adalah proyek yang sangat menarik dan pertama di dunia. Seperti halnya proyek konservasi lain sebesar ini, jelas ada risiko besar mengikuti. Namun, menurut kami, mereka layak kembali ke alam liar."

Menurut yayasan tersebut, sebelum gajah-gajah ini dilepasliarkan, sudah ada spesies lain yang telah dilepasliarkan, yakni dua ekor cheetah yang dikirim kembali ke Afrika Selatan.

Gajah-gajah tersebut akan diangkut dalam kandang individu yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka juga bakal didampingi dokter hewan yang siap sedia selama penerbangan. Menurut situs web Yayasan Aspinall, konservasionis juga akan mengumpulkan dana untuk proyek tersebut.

Situasi berbeda justru terjadi di negara Afrika lain, Namibia. Akhir tahun lalu, Namibia melelang 170 gajah liar untuk meredam konflik antara manusia dan mamalia darat terbesar di dunia itu, juga untuk mengurangi populasi gajah di negara tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pariwisata Namibia memasang iklan di harian berbahasa Inggris yang dikelola negara, New Era. Dalam iklan tersebut, disebutkan penjualan gajah-gajah liar "bernilai tinggi" juga dipicu kekeringan yang tak berkesudahan.

Dikutip dari kanal Global Liputan6.com, peserta lelang yang berniat mengekspor hewan-hewan itu harus menyediakan bukti resmi bahwa otoritas konservasi dari masing-masing pihak akan mengizinkan mereka mengekspor gajah.

Para pembeli juga wajib memastikan bahwa persyaratan dari Konvensi Perdagangan Spesies Terancam Punah Internasional dipenuhi oleh negara pengekspor maupun pengimpor agar jual beli gajah dapat disetujui.

Semua penawaran untuk gajah-gajah itu harus diajukan dalam amplop bersegel ke kementerian tersebut, seperti dikutip dari Xinhua. Namibia mendapat dukungan dari masyarakat internasional untuk gerakan konservasi yang mendongkrak pertumbuhan populasi gajahnya dari hanya 7,5 ribu lebih pada 1995 menjadi 24 ribu ekor pada 2019, menurut data pemerintah.