Uni Eropa Dituduh Mendiskriminasi Wisatawan dengan Aturan Sertifikat Vaksin COVID-19

Vaksin resmi yang didukung Uni Eropa mencakup vaksin produksi Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Mereka tidak menyertakan suntikan AstraZeneca yang dibuat di India atau banyak vaksin lain, termasuk yang diproduksi di China dan Rusia.

Masing-masing negara Uni Eropa sebenarnya bebas menerapkan aturan mereka sendiri untuk pelancong dari dalam dan luar blok. Namun, aturan yang sangat bervariasi menciptakan kebingungan lebih lanjut bagi wisatawan.

Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Belgia, Jerman, dan Swiss, mengizinkan wisatawan yang sudah divaksin COVID-19 dengan vaksin yang tidak disetujui Uni Eropa masuk wilayah mereka. Sementara, negara lain, termasuk Prancis dan Italia, tidak mengambil kebijakan serupa.

Ivo Vlaev, profesor di University of Warwick Inggris, mengungkap, klasifikasi sertifikat vaksin COVID-19 ini dapat memicu ketidakpercayaan publik akan suntikan vaksin, terutama di negara-negara berkembang. "Orang yang sudah curiga terhadap vaksin akan jadi lebih curiga," kata Vlaev.

"Mereka juga bisa kehilangan kepercayaan pada pesan kesehatan masyarakat dari pemerintah dan kurang bersedia mematuhi aturan (penanganan) COVID-19," lanjutnya.

Dr Mesfin Teklu Tessema, direktur kesehatan Komite Penyelamatan Internasional, mengatakan bahwa tindakan negara-negara yang menolak mengakui vaksin yang sudah disetujui WHO bertentangan dengan bukti ilmiah. "Vaksin yang sudah memenuhi ambang batas WHO harus diterima. Kalau tidak, sepertinya ada unsur rasisme di sini," katanya.

Di sisi lain, WHO mendesak negara-negara untuk mengakui semua vaksin yang telah disahkan, termasuk dua vaksin buatan China, Sinopharm dan Sinovac. Negara-negara yang menolak untuk melakukannya disebut "merusak kepercayaan pada vaksin yang telah terbukti aman dan efektif," kata badan kesehatan PBB.

Stefan De Keersmaeker, juru bicara badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan bahwa regulator berkewajiban memeriksa proses produksi di pabrik India. "Kami tidak mencoba menciptakan keraguan tentang vaksin ini," katanya.

Penolakan beberapa otoritas nasional untuk mengakui vaksin yang diproduksi di luar Uni Eropa juga membuat frustrasi sejumlah warga Eropa yang divaksin di tempat lain, termasuk Amerika Serikat. Pakar kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa negara-negara yang menolak mengakui vaksin yang didukung WHO mempersulit upaya global memulai kembali perjalanan dengan aman.

"Anda tidak bisa begitu saja memisahkan negara dari seluruh dunia tanpa batas waktu," kata Dr Raghib Ali dari University of Cambridge.

"Mengecualikan beberapa orang dari negara tertentu karena vaksin yang mereka terima sepenuhnya tidak konsisten karena kita tahu bahwa vaksin yang disetujui ini sangat protektif," tandasnya.