Mengapa Pembuang Sampah Sembarangan Jarang Dihukum? Begini Alasan Pemerintah

Uso juga menyebut rendahnya kapasitas SDM berkaitan dengan rendahnya anggaran untuk pengelolaan sampah. Ia mengatakan kapasitas pengolahan sampah rata-rata di Indonesia hanya 50 persen, bahkan ada yang hanya 30 persen. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah rata-rata di bawah satu persen dari total APBD.

"Gimana mau berkelanjutan kalau anggaran sangat terbatas?" tanyanya retoris.

"Ini jadi PR besar pemerintah supaya aturan ditegakkan, tapi penegakan sebaiknya jadi pintu terakhir," ujar Uso lagi.

Maka, ia mengaku pemerintah kini menggantungkan harapan kepada edukasi dan advokasi kepada publik. Publik lah yang digandeng agar mau mengubah perilakunya terkait pengelolaan sampah, bahwa sampah adalah tanggung jawab individu. Meski begitu, lagi-lagi ada masalah anggaran yang dihadapi.

"Anggaran pemerintah jadi tantangan. KIE (kampanye, informasi, dan edukasi) itu bukan prioritas utama pemerintah, adanya paling belakang. Kalau ada pengurangan anggara, yang pertama dicoret, KIE. Padahal, produksi KIE mahal, dan impact-nya tidak langsung," Uso menerangkan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Universitas Indonesia Prof. Joko M. Hartono menambahkan edukasi untuk segala usia harus digalakkan. Pasalnya, seiring pertambahan jumlah manusia, masalah sampah juga semakin bertambah.

"Setiap orang bervariasi, jadi perlu menyampaikan sesuai tingkatannya," ujar dia.

Di samping, perlu sosok leader di unit kecil masyarakat yang kuat. Pasalnya, keterampilan Ketua RT lah yang ikut menentukan nasib pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Ketua RT kadang kalah gigi dengan warganya, jadi ketika kenaikan iran sampah diusulkan, dan warga protes, akhirnya sering ngalah," ucapnya.