Kemenparekraf Tekankan Pembangunan di TN Komodo untuk Dukung Konsep Wisata Premium

Liputan6.com, Jakarta - Permintaan UNESCO untuk menyetop sementara pembangunan di TN Komodo, tepatnya di Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, (NTT) kemungkinan besar tidak akan dipenuhi. Pemerintah melalui Dirjen KSDAE KLHK menjawab tidak mungkin lantaran pembangunan sudah 95 persen rampung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga demikian, lantaran Indonesia mengejar target penyelesaian sebelum pertemuan G-20 digelar pada 2022 nanti.

Sandiaga menekankan bahwa pemerintah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata premium yang mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, pengembangannya memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, makhluk hidup, dan ekonomi, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

"Dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Sejalan dengan itu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, serta ditambah aspek pengelolaan secara profesional. Tidak semata-mata memperhitungkan dampak ekonomi, tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya”," klaim Menparekraf, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Kamis, 5 Agustus 2021.

Sandi menerangkan konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Menparekraf mengaku terus berkoordinasi dengan K/L dan pihak terkait lainnya untuk terus memastikan bahwa penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan di TN Komodo. Merujuk pernyataan KLKL, ia menyatakan bahwa pembangunan di Resort Loh Buaya Pulau Rinca TN Komodo tidak berdampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia TN Komodo. 

"Kesimpulan tersebut didasarkan hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga serta pakar lainnya yang terus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan IUCN," sambung Sandiaga.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: