Mahasiswi Malaysia Menolak Jadi Sasaran Pemeriksaan Waktu Menstruasi

Dalam kicauan pada Rabu, 27 Oktober 2021, Radzi mengatakan, pihaknya "menganggap masalah ini serius." Ia menambahkan bahwa kementerian "berkomitmen untuk mengakhiri praktik semacam itu."

Radzi juga menulis bahwa ia telah mendengar penjelasan dari para pengajar dan rekor. Pihaknya juga mendengarkan tanggapan dari mahasiswa tentang dugaan praktik pemeriksaan waktu menstruasi.

Radzi mengatakan, kementerian "berkomitmen menyediakan asrama dan lingkungan kampus yang aman dan kondusif." Desakan serupa juga disuarakan sejumlah warganet, yang salah satunya menyebut, "praktik ini membuat para perempuan muda sebagai objek."

Mothership melaporkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di kampus, namun juga sekolah-sekolah. Terkait ini, petugas Perlindungan Anak dari UNICEF Malaysia Amalina Annuar menyebut pemeriksaan waktu menstruasi melanggar hak anak dan dapat meninggalkan dampak negatif jangka panjang pada kesejahteraan emosional anak.

Masalah ini juga mendorong desainer grafis politik kontroversial Malaysia, Fahmi Reza, menyerukan penghentian pemeriksaan berkala di sekolah-sekolah. Lewat akun Twitter-nya, ia mengunggah poster untuk menolak praktik tersebut.

Awal April lalu, isu pemeriksaan waktu menstruasi menarik perhatian karena beberapa wanita berbagi pengalaman mereka secara online. Malaysiakini melaporkan wanita harus menunjukkan "pembalut mereka yang berlumuran darah, melakukan swab vagina dengan cotton buds, tisu, atau jari mereka."

"Atau meminta guru, sipir, maupun kepala sekolah menepuk-nepuk selangkangan untuk merasakan apakah mereka memakai pembalut" guna membuktikan mereka sedang menstruasi. Laporan tersebut menambahkan, sebagian besar gadis mengatakan mereka berasal dari pesantren, sekolah negeri, dan sekolah swasta Islam.

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menggambarkan praktik tersebut sebagai pelanggaran hak anak dan dapat membawa unsur pelecehan atau pelecehan seksual, yang mungkin bertentangan dengan hukum, New Straits Times melaporkan.

Pada Juni, Radzi mengatakan, kementerian sedang dalam proses akhir untuk membentuk komite baru guna melihat praktik tersebut. "Akan ada prosedur yang lebih komprehensif dalam konteks ini untuk memungkinkan kami jika keluhan seperti itu muncul di masa depan, mengatasinya dengan cara yang lebih terencana," katanya.