Sandiaga Uno Akui Revisi Amdal Taman Nasional Komodo Belum Dilaporkan ke UNESCO

Sebelumnya, UNESCO yang merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pendidikan, sains, dan budaya, telah meminta pemerintah Indonesia menyetop sementara pengerjaan proyek infrastruktur Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Proyek itu ditengarai berdampak pada habitat komodo.

UNESCO juga meminta Indonesia menyerahkan revisi amdal dan dokumen-dokumen pendukung terkait ITMP Taman Nasional Komodo ini. Pada 9 Agustus, Sandi mengatakan UNESCO memberikan batas waktu bagi Indonesia untuk menyampaikan dokumen tersebut pada 1 Februari 2022 ke World Heritage Centre.

Pada Agustus lalu, Sandi mengklaim bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, khususnya TN Komodo mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. 

"Kemenparekraf akan memastikan bahwa prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan jadi dasar utama yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo," kata Menparekraf.

Sandiaga merujuk pada pernyataan KLHK yang menegaskan bahwa pembangunan di Resort Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap nilai universal luar biasa (OUV). Sarana dan prasarana yang dibangun di sana bukan dibuat dari baru, melainkan menggantikan yang sudah tak layak dengan yang berstandar internasional.

"Waktu saya berkunjung ke Taman Nasional Komodo itu, saya melihat memang banyak fasilitas yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan masalah keselamatan, berkaitan dengan kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungan," ucapnya.

Sandi menambahkan, Kemenparekraf, sedang menyusun ITMP Labuan Bajo bersama kementerian/lembaga terkait sebagai salah satu upaya untuk memproyeksi ke depan dan menyusun skenario pengembangan sekitar kawasan dalam ITMP. Cakupannya meliputi analisis demand and supply terhadap pengembangan wilayah.