Turis Ukraina Curhat ke Sandiaga Uno, Merasa Ditipu Hotel karena Hasil Tes PCR Positif

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut insiden tersebut kesalahpahaman antara pihak hotel dan tamu. Ia mengatakan turis Ukraina itu meminta tes PCR oleh laboratorium yang dia rujuk, bukan rujukan dari Kementerian Kesehatan.

"Mungkin kenalannya atau dokter yang dia kenal. Ingin labnya preferensi beliau, tapi aturan karantina tidak bisa seperti itu. Laboratorium harus sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan. Beliau lalu minta waktu berpikir," jelas Hariyadi.

Pihak hotel, sambung dia, sudah menjelaskan konsekuensi bila turis itu berkeras menggunakan laboratorium preferensinya. Setelah beberapa waktu, turis itu memutuskan pindah hotel untuk menjalani isolasi mandiri. 

"Karena regulasi ini gonta-ganti, gonta-ganti, menurut saya harus ada penjelasan untuk PPLN atau wisatawan asing tentang apa saja yang harus dipersiapkan (untuk karantina) agar tidak terjadi miskomunikasi," kata Hariyadi.

Hariyadi menyatakan pihaknya tak ingin terus disudutkan dalam persoalan seputar karantina. Ia pun mengingatkan banyak pihak terlibat dalam proses karantina, mulai dari penanganan di bandara, transportasi ke hotel, pemeriksaan oleh Satgas Covid-19, hingga bisa keluar karantina. 

"Apa-apa yang disalahkan, hotel mulu. Hotel mahal untuk karantina 10 hari, padahal harga kamar sama saja. Makan juga begitu. Kenapa makan harus di hotel, ya Satgas persyaratannya begitu. Enggak boleh dari luar. Dianggapnya hotel yang punya tendensi kurang baik. Dituduh mafia karantina, segala macam," katanya.

Ia menegaskan bahwa sektor perhotelan pada prinsipnya ingin berjalan sesuai aturan. Ia juga tak ingin jajarannya menyusahkan masyarakat karena regulasi karantina. Ia pun mengingatkan para anggotanya yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku.

"Kemarin juga ada turis Australia, malah pamer jalan-jalan pakai ojek. Hotelnya kita tindak tegas, kok bisa biarkan tamu keluyuran. Pasti ada yang bertindak tidak sesuai aturan, tapi hasil monitoring kami sejauh ini (anggota PHRI) cukup baik," ia menerangkan.