Program Tukar Minyak Jelantah Jadi Minyak Goreng Baru ala Bank Sampah Digital

Program tersebut direspons positif oleh nasabah, terutama saat kelangkaan minyak goreng terjadi. Minyak jelantah yang dianggap limbah semata, ternyata bernilai rupiah dan bisa diputar dananya oleh nasabah sebagai modal usaha rumahan.

"Jadi, daripada minyak jelantahnya dibuang gitu aja, pertama merusak ekosistem, lingkungan, kedua nggak dapat nilai ekonomi. Tetapi, jika minyak jelantah ditimbang, ditabung, dia bisa menjadi sumber tambahan ekonomi untuk diputarkan menjadi modal usaha rumahan," kata Desty.

Seiring waktu, persepsi masyarakat akan minyak jelantah berubah. Kelangkaan minyak goreng ditambah harga yang naik membuat tingkat penukaran meningkat. "Minyak jelantah yang tadinya dianggap limbah, sekarang sudah dianggap keberkahan," ucapnya.

Sementara ini, Bank Sampah Digital baru melayani area Banten, termasuk kawasan BSD. Bank sampah menyiapkan jadwal penimbangan sebulan sekali di 145 titik yang tersebar. Informasi tentang lokasi penimbangan maupun kantor bisa diketahui dengan menghubungi pihak Bank Sampah Digital melalui nomor 0895-0941-1140.

Para petugas lalu akan mendatangi seluruh unit itu setiap bulan. "Tetapi ada pula yang mau mensedekahkan minyak jelantahnya, langsung datang ke kantor (di BSD), itu juga bisa," imbuh dia.

Pihaknya mengaku menerapkan protokol kesehatan dalam proses penimbangan. Tim yang bertugas selalu diingatkan untuk mencuci tangan setelah menimbang, menjaga jarak saat berinteraksi dengan warga, dan menjaga kebersihan. 

Jumlah minyak jelantah yang terkumpul fluktuatif. angkanya berkisar di 800 kilogram hingga 1 ton per bulan. Hasilnya tergantung dari suplai para nasabah. Bank sampah selanjutnya akan mendistribusikannya kepada mitra. 

"Mitra ini memang terhubung langsung dengan pabrik yang mengolah minyak jelantah jadi biodiesel," sambung Desty.

Selisih hasil penjualan minyak jelantah ke mitra itu sebagian digunakan untuk membeli minyak baru. Itulah yang ditukarkan kepada nasabah yang memiliki minyak jelantah.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2022. Aturan itu melarang terbatas kegiatan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein, dan minyak jelantah mulai 24 Januari 2022.

Aturan itu dianggap memukul usaha para pengepul minyak jelantah. Dampaknya menjalar ke semua lini yang notabene didominasi masyarakat arus bawah.

"Sejak diberlakukannya Permendag Nomor 2 Tahun 2022, pada hari Senin, 24 Januari 2022, usahanya kami langsung stuck. Semua minyak jelantah sama sekali tidak bisa dijual, jujur kami sangat bingung dengan kondisi ini. Masa kami buang minyak jelantah yang sudah kami kumpulkan?," cerita salah satu pengepul minyak jelantah Rano Rusdiana, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Rano mengungkapkan, usaha yang ditekuni sejak 10 tahun lalu itu telah banyak membantu masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha yang awalnya hanya sampingan itu akhirnya menjadi usaha utama dan banyak yang bergantung hidup kepadanya.

"Adanya Permendag akan mematikan ekonomi masyarakat. Saya sudah keliling banyak yang menjerit," ucap Rano.

Menurut dia, tak hanya ekonomi kerakyatan, usaha minyak jelantah juga telah membantu banyak orang melalui program sosial yang dikelola Rumah Sosial Kutub atau RSIK. Rumah Sosial Kutub adalah lembaga inisiator sedekah minyak jelantah di Indonesia.

"Kemudian di Jakarta telah bersinergi dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta melalui pengelolaan limbah rumah tangga untuk kegiatan sosial," terang Rano. (Natalia Adinda)