Imbas Pembukaan Kembali Perbatasan untuk Turis Asing, Australia di Ambang Krisis Sewa Apartemen

SQM Research, sebuah lembaga penelitian dan peramalan properti independen mendefinisikan tingkat kekosongan (vacancy rate) sebagai persentase dari keseluruhan properti sewaan yang diiklankan selama lebih dari tiga minggu dan saat ini masih diiklankan. Lembaga itu menyatakan, tingkat kekosongan yang dianggap sehat berada di angka tiga persen.

Angka itu dianggap sebagai titik ekuilibrium, yakni kondisi pasar seimbang secara merata antara pemilik dan penyewa. Tingkat kekosongan yang sangat rendah, yakni di bawah dua persen, menandakan permintaan sewa yang tinggi. Solusinya, pasar membutuhkan properti baru untuk memenuhi kebutuhan penyewa ini.

Menanggapi krisis tingkat kekosongan hunian yang terjadi di Sydney, Direktur Penjualan dan Pemasaran Crown Group Indonesia, Tyas Sudaryomo, mengungkap bahwa krisis ini sudah bisa diprediksi sebelumnya.

"Banyak pembangunan hunian baru, terutama apartemen yang terhambat selama dua tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan di pasar, terutama di kawasan inner city, seperti Waterloo dan Eastlakes," kata dia.

"Selama periode 2020--2021, Sydney mengalami penurunan permintaan sewa dikarenakan pandemi Covid-19 dan dapat dilihat melalui tingkat kekosongan rata-rata yang menyentuh empat persen atau di atas tiga persen," ujarnya lagi.

Merujuk data KBRI Australia, jumlah mahasiswa asing pemegang visa Australia pada 29 Maret 2020 mencapai 694.038 orang. Jumlah itu menurun sebesar 31,9 persen pada 28 Juni 2021. 

"Sebanyak 85 persen mahasiswa yang sudah memiliki visa studi masih berada di luar negeri karena kebijakan penutupan perbatasan akibat Covid-19," kata Tyas.

Angka itu kembali melonjak tajam hanya dalam beberapa bulan setelah Australia membuka kembali pintu internasional. Para mahasiswa mendominasi konsumen pencari akomodasi, termasuk mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Australia. Jumlahnya mencapai 12.645 orang, atau posisi ke-6 mahasiswa asing terbanyak setelah Tiongkok, India, Nepal, Vietnam, dan Malaysia.

Di satu sisi, situasi itu disambut positif oleh para pemilik unit properti. Di sisi lain, permintaan sewa itu tidak sebanding dengan unit yang siap disewakan.

"Kami juga kesulitan untuk bisa memenuhi setiap permintaan yang muncul, terutama dari siswa luar negeri, khususnya mahasiswa Indonesia, yang baru kembali lagi ke Australia," kata Tyas.

Mengantisipasi situasi tersebut, pihaknya pun merekomendasikan agar mereka yang memiliki anak yang akan melanjutkan studi ke Australia untuk membeli properti. Selain sebagai investasi, nilainya dinilai lebih menguntungkan dibandingkan hanya menyewa unit properti selama beberapa tahun.

"Apabila dikalkulasikan masih jauh lebih menguntungkan pembelian properti berdasarkan hitungan kenaikan nilai properti secara konservatif sebesar 7--8 persen setiap tahunnya dibandingkan biaya sewa yang setiap bulannya bisa mencapai kisaran Rp20 juta," menurut Tyas.

Sementara itu, dilansir kanal Global Liputan6.com, Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan, pemerintah tidak lagi menjadikan tes negatif sebagai syarat untuk masuk ke Australia. Peraturan ini akan mulai berlaku pada 17 April 2022.

"Melihat persyaratan vaksinasi masih berlaku dan penggunaan masker, nasihat dari pihak medis adalah tes Covid-19 tak lagi diperlukan," ujar Greg seperti dikutip dari ABC Australia. "Khususnya karena adanya beberapa masalah di sejumlah negara dalam mengakses tes tersebut atau menunjukkan bukti tes."

Greg mengatakan, dia sudah berbicara dengan direktur eksekutif dua maskapai penerbangan terbesar di Australia, yakni Qantas dan Virgin. "Namun kami juga mendengarkan pendapat dari Kepala Bidang Kesehatan Australia," katanya.

"Ini juga pendapat dari mereka jika kita sekarang mencabut berbagai aturan yang sudah tidak diperlukan lagi." Keharusan menjalankan tes PCR dan menunjukkan hasil tes negatif sebelum terbang ke Australia sudah diberlakukan sejak awal 2021 sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19 ke Australia.