Tarik Ulur Kepentingan Konservasi dan Pariwisata Terkait Wacana Kenaikan Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

"Kalau tahun depan dan tahun ini sebenarnya Labuan Bajo menjadi host dari begitu banyak event berskala dunia, termasuk ASEAN Summit. Kita harus membangun daya tarik-daya tarik wisata lainnya yang ada di luar Taman Nasional Komodo," kata Sandiaga.

"Presiden juga akan meresmikan waterfront yang akan punya satu daya tarik unik yaitu menatap matahari terbenam tanpa harus pergi ke Taman Nasional Komodo. Jadi, ini adalah destinasi-destinasi alternatif," sambungnya

Sandi optimistis, dengan potensi alam dan budaya serta ekonomi kreatif yang dimiliki, apapun keputusan yang diambil nantinya, Labuan Bajo akan tetap menjadi destinasi liburan yang menghadirkan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur secara khusus. Di sisi lain, para pelaku pariwisata yang tergabung dalam beberapa asosiasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, menolak rencana kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta.

"Kami tegaskan wacana ini, kebijakan ini kita tolak tanpa kompromi," kata Ketua Pelaksana Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Manggarai Raya Donatus Matur usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Manggarai Barat, Labuan Bajo, Senin, 4 Juli 2022, seperti dilansir dari Antara.

Dia menilai pariwisata Labuan Bajo tengah berada dalam proses pemulihan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan situasi yang belum normal, isu besar itu akan menghancurkan pariwisata lokal yang mana berisikan banyak masyarakat lokal.

Adapun 14 asosiasi pelaku pariwisata yang menolak rencana kenaikan tarif itu adalah ASITA, PHRI, HPI, ASKAWI, P3Kom, Gawashri, AWSTAR, Formapp, ASTINDO, IPI, DOCK, Jangkar, BPLP, dan Akuinitas.

"Kami dari ASITA menolak rancangan ini karena dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi dengan pelaku wisata di Labuan Bajo. Lalu, jika kami bandingkan destinasi ini dengan destinasi lain, harga yang diterapkan terlalu signifikan," terang anggota ASITA Ervis Budisetiawan.

"Belum ada yang membatalkan reservasi. Tapi, isu ini jadi konsentrasi calon klien. Mereka tanyakan bagaimana dengan opsi ke Komodo, apa tetap dilakukan karena harga berbeda jauh," tambahnya.

Meski begitu, pihak ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Pusat belum memberi pernyataa resmi. Saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (5/7/2022), Ketua Umum ASITA Nunung Rusmiati belum bersedia mengomentari wacana tersebut dan menyarankan agar mengonfirmasi langsung pada DPP ASITA NTT.

PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Pusat juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengaku belum mendapat konfirmasi langsung mengenai wacana tersebut, tapi statement tersebut sepertinya keluarnya dari PHRI Manggarai Barat setelah berkoordinasi dengan asosiasi pariwisata lainnya di sana sebagai reaksi kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo.

Pria yang biasa disapa Allan ini menambahkan, penolakan dari stakeholder pariwisata dapat terjadi karena kekhawatiran dampak peningkatan harga akan sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar.

"Situasi pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun dan kebijakan pelonggaran pergerakan dari pemerintah saat ini serta tren mulai tumbuhnya pergerakan orang berwisata dan kunjungan wisman menjadi harapan pemulihan bagi industri pariwisata. Kenaikan harga sudah pasti akan menjadi kekhawatiran harapan industri pariwisata untuk pulih," terang Allan pada Liputan6.com, Selasa (5/7/2022).

"Kalau melihat alasan kenaikan harga dengan alasan konservasi dan menjaga habitat di Pulau Komodo, pada prinsipnya dapat dipahami. Namun, kami di PHRI berharap pemerintah juga dapat mencarikan jalan keluar terhadap masayarakat dan industri pariwisata yang selama ini hidup dari aktifitas pariwisata khususnya karena adanya daya tarik di Pulau Komodo," lanjut Allan.