Perempuan Indonesia Menginspirasi Perusahaan Jepang Produksi Kaldu Udon Halal

Bos Arum di departemen manufaktur, Toshinobu Naito memuji bawahannya. "Dia memiliki dorongan kuat untuk mengejar apa yang dia inginkan. Adalah hal terbaik ketika seseorang seperti itu saat bekerja," katanya.

Perusahaan yang didirikan pada 1789 itu menggunakan produk pembersih khusus untuk membilas peralatan manufaktur dengan air sebanyak enam kali. Hal itu untuk memastikan jalur produksi benar-benar bebas dari bahan-bahan non-halal. Setelah serangkaian uji coba, perusahaan berhasil memproduksi kecap udon dashi yang ramah muslim.

Produk tidak mengandung alkohol dan bahan turunan hewan, menggunakan resep yang dibuat seimbang secara hati-hati sebagai pengganti mirin. Produk jadi mulai dijual pada 2020.

Mengenai rencana pada 2023 untuk mendapatkan sertifikasi halal, Arum mengatakan, "Standar kehalalan setiap orang berbeda-beda, tapi jika kita memiliki segel persetujuan itu, semua muslim dapat memakannya tanpa khawatir."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Proses sertifikasi halal itu juga rencananya diajukan di Indonesia. Menjelang pendaftaran, produsen ingin memastikan produknya benar-benar memenuhi segala persyaratan. Prosesnya akan melewati tahapan aplikasi online, pemeriksaan dokumen, inspeksi di tempat, dan penilaian akhir.

Dengan populasi muslim di seluruh dunia diperkirakan akan melebihi dua miliar pada 2030, perusahaan melihat potensi permintaan global untuk produk-produknya. Bahkan di Jepang, semakin banyak bisnis yang mendapatkan sertifikasi halal.

"Jika bisa mendapatkan persetujuan, kami akan dapat mengekspor ke negara-negara dengan banyak (penduduk) muslim," kata Naito. Sertifikasi akan membutuhkan uang dan waktu, tapi Arum berkata, "Dalam hidup saya, tidak ada kata menyerah."

Data State of Global Islamic Economy Report 2020/2021 memperkirakan sektor halal 2023 akan terus bertumbuh. Untuk produk pangan akan tumbuh sekitar 43 persen, obat sekitar 51 persen, kosmetik sekitar 48 persen, fesyen 34 persen, dan perjalanan sekitar 55 persen.

Untuk itu, pemerintah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini membuka program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk 25 ribu UMKM dengan kategori pernyataan pelaku usaha (self declare).

"Hingga hari ini, baru sekitar 6.600 an yang daftar. Artinya, masih banyak kuota yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha," ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim seperti dikutip dari laman Kemenag.go.id. 

Program pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) akhirnya ditutup pada 11 Juli 2022. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan, program ini menargetkan pemberian sertifikat halal melalui mekanisme self declare untuk 25 ribu produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Alhamdulillah, target 25 ribu pendaftar SEHATI telah terpenuhi," kata Aqil, dalam keterangan tertulis, 18 Juli 2022. "Selanjutnya, penerbitan sertifikat akan menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia."

Sesuai regulasi, kata Aqil, jaminan produk halal (JPH) mensyaratkan adanya ketetapan halal (KH) berdasarkan Sidang Komisi Fatwa MUI sebelum penerbitan sertifikat. Hal ini juga berlaku bagi penerbitan sertifikat halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).

Aqil menuturkan, hingga pekan lalu, sudah 10 ribu data pendaftar yang diteruskan BPJPH ke Komisi Fatwa MUI. "Kami harap Komisi Fatwa MUI dapat segera memprosesnya. Setelah Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Ketetapan Halal (KH) dan menguploadnya ke dalam SIHALAL, baru BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal,"terang Aqil.