Bhutan Buka Perbatasan pada 23 September 2022, Turis Wajib Bayar Pajak Wisata

Menurut perwakilan dari Bhutan Canada Foundation, pejalan kaki yang ambisius dapat menempuh seluruh jalur dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, sebagian besar wisatawan kemungkinan akan menikmati segmen jalur lebih pendek dalam perjalanan tiga, empat, atau tujuh hari.

Ada berbagai pilihan penginapan di sepanjang rute, dari perkemahan pedesaan hingga hotel bintang tiga. Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck telah jadi kekuatan pendorong di balik pemulihan jalan setapak.

Sebelumnya, ini adalah rute ziarah umat Buddha sebelum jadi rusak setelah Bhutan mulai membangun jalan pada 1960-an. Raja Bhutan berusia 41 tahun ini meresmikan jalur tersebut dalam sebuah upacara di Trongsa, sebuah kota suci di Bhutan tengah.

Semua turis harus mengajukan permohonan visa melalui Kementerian Luar Negeri negara itu. Pendaki sebelumnya juga perlu mengajukan izin melalui Jalur Trans Bhutan.

Dikutip dari Independent, Bhutan menaikkan pajak wisatanya lebih dari 300 persen untuk menyambut wisatawan. Saat negara itu dibuka kembali, wisatawan harus membayar "Sustainable Development Fee" (SDF) sebesar 200 dolar AS atau sekitar Rp3 juta langsung pada pemerintah.

Sebelumnya, turis yang bepergian ke Bhutan harus membayar 65 dolar AS atau setara Rp977 ribu. Ini adalah bagian dari biaya harian yang lebih besar senilai 250 dolar AS atau setara Rp3,9 juta, yang juga termasuk akomodasi dasar dan pemandu.

Minimum Daily Package Rate (MDPR) atau Tarif Paket Harian Minimum ini adalah bagian dari inisiatif wisata "berkualitas tinggi, volume rendah." Hal tersebut dilakukan untuk membantu menjaga pariwisata berkelanjutan di negara yang dikenal dengan perjalanan ke kuil-kuilnya yang indah tersebut.

Langkah tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama oleh Pemerintah Kerajaan Bhutan dan Dewan Pariwisata Bhutan pada 29 Juni 2022. Disampaikan bahwa perubahan biaya adalah bagian dari "perombakan" yang lebih luas dari penawaran pariwisatanya, yang akan fokus pada tiga bidang, yakni infrastruktur, pengalaman wisata, dan dampak terhadap lingkungan.

"Covid-19 telah memungkinkan kami mengatur ulang untuk memikirkan kembali bagaimana sektor ini dapat terstruktur dan dioperasikan dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan Bhutan secara ekonomi, tapi juga secara sosial, sambil menjaga jejak karbon tetap rendah," kata Dr Tanji Dorji, Menteri Luar Negeri Bhutan dan Ketua Dewan Pariwisata.

Dorji menyampaikan tujuan jangka panjang pihaknya dengan menaikkan pajak adalah menciptakan pengalaman bernilai tinggi bagi pengunjung, serta pekerjaan bergaji tinggi dan profesional bagi warga negara itu. "Dengan menghapus MDPR, fleksibilitas yang lebih besar akan diberikan pada wisatawan dan penyedia layanan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pihaknya melanjutkan, "Kami percaya SDF saat ini akan menempatkan kami dalam manfaat yang baik untuk mengurangi perubahan iklim dan mempertahankan pariwisata netral karbon. SDF akan disalurkan untuk kegiatan yang mengimbangi jejak karbon dan menjaga penyerap karbon di Bhutan melalui penanaman kembali pohon."

Upaya ini juga akan digunakan untuk mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil dengan, misalnya, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dan menggemparkan sektor transportasi. Bhutan tidak membuka pariwisata sampai 1974, ketika pemerintahnya memutuskan bahwa pendapatan dari pengunjung internasional dalam jumlah terbatas dapat membantu negara. Ini pertama kali memperkenalkan biaya pariwisata harian untuk pengunjung pada 1991.

Bhutan telah ditutup untuk wisatawan sejak pandemi Covid-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia pada Maret 2020. Dikutip dari CNN,Bhutan dibuka untuk turis kelas atas pada 1974 ketika menerima 300 pengunjung. Jumlahnya melonjak jadi 315.600 pada 2019, naik 15,1 persen dari tahun sebelumnya, menurut data Tourism Council of Bhutan.