Kompleks Hotel Bandara Terbesar di Jepang Akan Dibuka pada Desember 2022

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida akan menghapus batasan pada kedatangan harian turis asing di Jepang, mengutipKyodo News pada Jumat, 23 September 2022. Pemberlakuan ini akan dimulai pada 11 Oktober 2022 sebagai bagian dari pelonggaran kontrol perbatasan COVID-19.

Jepang juga akan melanjutkan perjalanan individu bebas visa ke negara itu, seperti yang dikatakan Kishida pada konferensi pers di New York, pekan ini. Langkah-langkah Jepang melawan penyebaran virus corona baru telah dikritik pelaku pariwisata, hiburan, dan industri lain di dalam dan luar negeri karena terlalu ketat.

Kishida mengungkap rencana tersebut setelah menghadiri debat umum tahunan Majelis Umum PBB. Ia mengatakan, pemerintah Jepang akan lebih melonggarkan langkah-langkah kontrol perbatasannya demi membuat prosedur masuknya semulus prosedur dari negara-negara Group of Seven atau G7 lainnya.

Dengan membuang batas masuk harian, Jepang memiliki tujuan menghidupkan kembali ekonominya, yang merupakan terbesar ketiga di dunia. Jepang terpukul keras oleh tidak adanya wisatawan dari luar negeri karena kontrol perbatasan COVID-19.

Untuk mengubah pariwisata domestik, Kishida mengatakan, pemerintah juga akan memulai kembali program subsidi nasional pada 11 Oktober 2022. Memperluas cakupan kampanye pariwisata domestik yang diperkenalkan setiap prefektur Jepang, skema ini menawarkan bantuan keuangan hingga 11 ribu yen atau setara Rp1,16 juta per orang untuk menginap satu malam.

"Mulai 11 Oktober (2022), Jepang akan melonggarkan langkah-langkah pengendalian perbatasan agar setara dengan AS, serta melanjutkan perjalanan bebas visa dan perjalanan individu," kata Kishida. "Saya berharap sebanyak mungkin orang memanfaatkan (program) yang akan mendukung industri pariwisata dan hiburan (Jepang)."

Dikutip dari kanal Global Liputan6.com, Jepang bersama China telah bertahan dalam melanjutkan pembatasan ketat pada pengunjung asing. Aturan ini, kendati sekarang sudah ada beberapa pelonggaran, tetap mereka berlakukan di tengah negara-negara lain mengambil langkah kontras.

Tidak seperti China, Jepang tidak pernah memberlakukan lockdown yang ketat selama krisis. Wisatawan yang datang ke Jepang akan melihat nilai yen yang lemah, yang telah jatuh sangat rendah terhadap dolar,  sehingga Kementerian Keuangan negara itu melakukan intervensi di pasar mata uang untuk pertama kalinya sejak 1998.

Jepang akan menghapus aturan perbatasan terkait COVID-19 mulai 11 Oktober 2022. Melansir Bloomberg, Jumat (23/9/2022), Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida membuat pengumuman itu selama konferensi pers di New York, Kamis, 22 September 2022.

Pengunjung individu akan diizinkan masuk, kunjungan bebas visa bakal kembali berlaku bagi negara-negara terdaftar sebelum pandemi COVID-19, dan batas kedatangan harian pun akan berakhir, katanya. Pra pandemi COVID-19, Jepang mengizinkan pengunjung dari 68 negara dan wilayah masuk wilayahnya tanpa visa, termasuk Indonesia.

Melansir situs web Kementerian Luar Negeri Jepang, bersama Brunei, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Hong Kong, Makau, dan Taiwan, Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang boleh masuk Jepang tanpa visa. Khusus Indonesia, ada catatan tambahan sebagai syarat masuk Negeri Sakura.

Dalam "Catatan 1" Kemenlu Jepang, tercantum bahwa "untuk warga negara Indonesia, sejak 1 Desember 2014, visa tidak hanya diperlukan bagi mereka yang telah mendaftarkan e-paspor yang sesuai dengan ICAO ke perwakilan diplomatik Jepang di Indonesia: Kedubes, Konsulat jenderal, atau konsulat."

"Masa berlaku pendaftaran adalah tiga tahun atau sampai masa berlaku paspor habis, mana yang lebih dulu," imbuh pernyataan itu. Masa tinggal yang diberikan saat izin pendaratan adalah 15 hari untuk Indonesia dan Thailand, 14 hari untuk Brunei, dan 90 hari untuk negara dan wilayah lain.

Sebelumnya Nikkei telah melaporkan, Jepang memang berencana mencabut larangan kunjungan wisatawan individu dan menghapus batasan pada kedatangan harian. Keputusan ini membuat mereka bergerak lebih dekat ke aturan pra-pandemi COVID-19 karena negara itu ingin mengembalikan perjalanan global.