Jepang Berencana Naikkan Usia Persetujuan untuk Aktivitas Seksual ke 16 Tahun

Ilustrasi anak sekolah, seragam sekolah. (Photo by Hakan Nural on Unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehakiman Jepang secara terbuka mempresentasikan rancangan untuk mengubah hukum pidana negara itu dan menaikkan age of consent atau usia consent pada Senin, 24 Oktober 2022. Saat ini, usia consent di Jepang adalah 13 tahun, tetapi revisi yang diusulkan akan menaikkan batasnya tiga tahun, menjadi 16 tahun.

Age of consent adalah istilah yang digunakan untuk usia persetujuan bisa berhubungan seksual secara sah di mata hukum, biasanya untuk anak perempuan. Dikutip dari Soranews24, Rabu, 26 Oktober 2022, tujuan utama dari amandemen tersebut adalah untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi seksual oleh orang dewasa, menentang untuk menunjuk remaja yang mau berhubungan seks satu sama lain sebagai pelanggaran hukum.

Kementerian PPPA: Seks Berbasis Consent Tidak Ada Urusan dengan Zinah

Rancangan tersebut mencakup ketentuan bahwa aktivitas seksual dengan orang yang lebih tua dari 13 tahun, tetapi orang lebih muda dari 16 tahun hanya dapat dihukum jika pihak yang lebih tua lebih dari lima tahun. Misalkan, seorang anak berusia 20 tahun yang terlibat secara seksual dengan anak berusia 15 tahun.

Usia persetujuan Jepang adalah 13 tahun adalah fakta yang sering dibicarakan dengan frekuensi yang agak mengkhawatirkan dalam diskusi online tentang negara tersebut. Dalam praktiknya, sejumlah undang-undang setempat sudah mengkriminalisasi orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur.

Namun, perilaku melawan hukum nasional memberi jaksa satu tuntutan lagi untuk dikenakan pada pelanggar. Revisi rancangan yang diusulkan juga akan memperkenalkan sejumlah perubahan lain yang bertujuan untuk melindungi korban dari kekerasan seksual yang lebih baik, serta dukungan bagi para korban.

Dua Warga Negara Asing (WNA) yaitu Maziar Darvishi asal Australia dan Megumi Tadatsu dari Jepang terekam menghina dan melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

2 dari 4 halaman

Syarat

Mengingat bagaimana perasaan malu dapat mempersulit para korban untuk segera melapor, rancangan undang-undang tersebut akan memperpanjang masa waktu pengajuan tuntutan dengan tambahan lima tahun. Dalam kasus korban yang kejahatannya terjadi ketika mereka masih di bawah umur, jumlah tahun antara saat kejadian itu terjadi dan korban berusia 18 tahun (usia dewasa menurut hukum di Jepang) akan ditambahkan ke pembatasan.

Rancangan tersebut juga akan memperluas definisi tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan seks. Saat ini, undang-undang mensyaratkan kekerasan atau intimidasi dari pihak pelaku, serta untuk situasi yang secara fisik dan/atau psikologis sulit untuk dilawan oleh korban. Tetapi, rancangan revisi akan menambahkan kondisi lain, seperti keracunan alkohol paksa yang cukup untuk tindakan pelaku untuk dianggap sebagai kekerasan seksual.

Dikutip dari World Population Review, Rabu, 26 Oktober 2022, Jepang memiliki beberapa undang-undang yang tumpang tindih yang membahas usia persetujuan. Akibatnya, usia consent bervariasi secara signifikan di seluruh negeri.

Tiga undang-undang utama yang menentukan usia consent di Jepang adalah KUHP Jepang, Undang-Undang Cabul Remaja, dan KUHP. Masing-masing menetapkan pedoman yang berbeda tentang kapan aktivitas seksual dapat diterima.

3 dari 4 halaman

Ilustrasi sekolah — Ilustrasi seragam sekolah. (dok. unsplash/Novi Thedora)

Beberapa pedoman ini berlaku untuk seluruh Jepang, sementara yang lain hanya berlaku untuk sebagian dari 47 wilayah administratif atau prefektur Jepang. KUHP Jepang didirikan pada 1907 dan menetapkan usia persetujuan pada 13 tahun.

Setiap aktivitas seksual dengan seseorang di bawah 13 tahun dianggap sebagai pemerkosaan menurut undang-undang dan terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Pasal 34 Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga melarang segala tindakan 'percabulan' dengan anak-anak (didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun).

The Juvenile Cabul Acts, yang lebih diutamakan daripada KUHP, menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan usia persetujuan untuk prefektur tertentu. Dalam beberapa kasus, aktivitas seksual dengan siapa pun di bawah 15 tahun adalah ilegal, tetapi di lain kasus, batas usia yang digunakan adalah 18 tahun.

Di prefektur ini, terlibat dalam aktivitas seksual dengan seseorang di bawah umur dapat menyebabkan hukuman penjara hingga lima tahun. Meski jarang, di beberapa prefektur, bahkan berpelukan atau berpegangan tangan dengan seseorang di bawah umur bisa dianggap ilegal.

4 dari 4 halaman

Berbeda-beda

Kode Sipil juga mendekati usia persetujuan di tingkat prefektur (dan kadang-kadang kota dalam prefektur). Di Jepang, seseorang harus mencapai usia 20 tahun untuk dianggap dewasa, dan persetujuan orangtua memainkan peran penting dalam masalah hukum yang memengaruhi kaum muda.

Berkenaan dengan usia persetujuan, ini berarti ilegal untuk menikahi seseorang di bawah 20 tahun tanpa izin tertulis dari orangtua. Ini berlaku terlepas dari usia pasangan karena Jepang tidak memiliki 'close-in-age exemption' (undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seks yang sah dengan pasangan yang lebih tua) mengenai usia persetujuan (yaitu bahkan jika satu orang berusia 20 tahun dan yang lainnya 19 tahun).

Selain itu, beberapa prefektur memiliki undang-undang khusus di luar yang diuraikan di atas, yang hanya berlaku untuk prefektur tersebut. Misalnya, Tokyo memiliki Undang-Undang Perlindungan Pemuda yang melarang orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 17 tahun, tetapi ini hanya berlaku di Tokyo.

Meskipun berbagai undang-undang usia persetujuan di Jepang bisa agak membingungkan, mereka menggabungkan untuk memberikan Jepang salah satu usia rata-rata tertinggi di dunia persetujuan. Usia persetujuan de facto umumnya dianggap 18, jika tidak lebih tinggi.