Cegah Penurunan Wisman karena KUHP Baru, Menparekraf Kirim Tim Khusus ke Australia

Sebelumnya, Menparekraf menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia hingga Oktober 2022 sudah menembus 3,92 juta kunjungan dan diproyeksi mencapai 5,2 juta wisman hingga akhir 2022. Angka tersebut melebihi target kunjungan wisman ke Tanah Air yang diprediksi antara 1,8 juta hingga 3,6 juta kunjungan.

Selain itu, tingkat hunian kamar hotel juga berhasil mencapai angka di atas 50 persen. Ia mengklaim, capaian itu sebagai wujud tingkat kepercayaan wisman terhadap pariwisata Indonesia yang semakin baik.

Sandi optimistis, jika momentum tersebut bisa dimaksimalkan, bukan hanya target kunjungan wisman tahun ini yang melampaui target, tapi juga target kunjungan wisman tahun depan bisa tercapai. Pemerintah menargetkan kunjungan wisman 2023 antara 3,6 juta--7,2 juta kunjungan.

"Kami yakin kalau pun ada ancaman resesi, kita akan mampu untuk menghadapinya," ujar Sandiaga.

Sejauh ini, turis asal Malaysia menjadi negara penyumbang kunjungan wisman terbanyak ke Indonesia, disusul dengan Australia. Selanjutnya, Singapura di nomor 3, Timor Leste di nomor 4, dan India di peringkat ke-5.

Pasal perzinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam pasal 411 dan pasal 412, seperti dikutip dari laman peraturan.go.id/site/ruu-kuhp.html. KUHP itu baru akan berlaku tiga tahun setelah disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Desember 2022.

Pasal 411 ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

"(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan," begitu penggalan ayat duanya.

Ayat tiga pasal itu menyatakan, "Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30." Terakhir, ayat empatnya berbunyi, "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai."

Sementara, pasal 412 yang mengatur tentang kumpul kebo, pasal satunya berbunyi, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

"(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan," sambung ayat dua pasal tersebut.

"(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30," ayat ketiga pasal tersebut berbunyi, sementara ayat empatnya menyatakan, "(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai."

Terkait bunyi pasal tersebut, Menparekraf berpendapat tidak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut dibandingkan pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya aturan hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu dan ancaman hukuman baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan.

KUHP ini mengatur pihak yang dapat mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Sedangkan, bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah orangtua atau anaknya. Tanpa adanya pengaduan oleh orang yang sah secara hukum, tidak ada pihak yang berhak melakukan tindakan hukum.