Amsterdam Luncurkan Kampanye Wisata 'Stay Away', Targetkan Turis Inggris Bermasalah

Sofyan Mbarki, wakil Wali Kota Amsterdam, mengatakan kampanye iklan terbaru adalah upaya kota untuk terus menindak perilaku buruk di ibu kota setelah iklan pada 2018 menargetkan pria Inggris dan Belanda.

"Pengunjung akan tetap diterima, tetapi tidak jika mereka berperilaku buruk dan menimbulkan gangguan. Karena itu, sebagai sebuah kota kami berkata: lebih baik tidak, menjauhlah," kata Mbarki dalam sebuah pernyataan tentang iklan tersebut.

"Amsterdam adalah kota metropolitan dan itu termasuk hiruk pikuk dan keaktifan, tetapi untuk menjaga agar kota kami tetap layak huni, kami sekarang memilih pembatasan daripada pertumbuhan yang tidak bertanggung jawab."

Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah memasang papan reklame besar di kawasan lampu merahnya untuk menunjukkan foto-foto penduduk dengan tagline 'We Live Here' untuk mencegah perilaku gaduh. Sementara pada Desember 2022, dewan kota mengadopsi Visi Ekonomi Pengunjung 2035 dan paket  tindakan untuk memerangi pariwisata dan gangguan yang berlebihan.

Beberapa di antaranya akan berlaku musim semi ini setelah dibahas di dewan kota, seperti waktu tutup yang lebih ketat, larangan merokok, dan pembatasan penjualan alkohol di area tertentu. Dewan kota juga berbicara dengan penyedia pesta bujangan di pusat kota.

Pemerintah kota juga sedang menunggu sejumlah hasil penelitian sebelum musim panas untuk menerapkan langkah lain untuk mengurangi gangguan wisata di Amsterdam. "Termasuk penelitian tentang kemungkinan penggunaan pajak turis secara efektif dan penjabaran berbagai skenario untuk membatasi jumlah kapal pesiar sungai," imbuh keterangan di laman tersebut.

Sementara, Ian Johnson, juru bicara Last Night of Freedom, yang menyelenggarakan pesta bujangan dan lajang di Amsterdam, mengecam iklan tersebut dengan menyebutnya sebagai "alarmist". Ia mengatakan iklan itu secara tidak adil menggambarkan wisatawan Inggris dengan buruk.

Johnson juga memperkirakan bahwa kampanye baru ini tidak akan banyak menghalangi wisatawan dan menghilangkan reputasi kota pesta Amsterdam. "Bisnis berkembang pesat di pihak kami," katanya kepada New York Times. "Saya tidak berpikir ini akan menghentikannya."

Menurut situs web Amsterdam, kota ini adalah salah satu yang paling banyak dikunjungi di dunia, dengan sekitar 20 juta turis datang setiap tahun. Sementara, perilaku buruk turis Inggris di Amsterdam disadari oleh pemerintah Inggris.

Mereka telah memeringatkan para kaum muda untuk minum minuman keras berlebihan saat liburan menyusul hasil riset pada 2013. "Beberapa anak muda Inggris yang sedang berlibur menempatkan diri mereka dalam risiko bahaya serius seperti rawat inap, penangkapan, atau penahanan," kata pemerintah Inggris saat itu.

Kondisi serupa juga dihadapi Bali. Gubernur Bali I Wayan Koster tak hanya mengeluarkan kebijakan melarang turis asing menyewa motor karena semakin banyaknya pelanggaran dilakukan sejumlah wisatawan mancanegara (wisman). 

Gubernur Bali mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali. "Saya sudah bersurat kepada Menkumham tembusan kepada Menlu untuk mencabut visa on arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," kata Wayan Koster saat menggelar konferensi pers di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Minggu, 12 Maret 2023, melansir Antara.

Kebijakan tersebut dianggap penting mengingat maraknya laporan bahwa warga negara asing (WNA) dari dua negara tersebut melanggar aturan di Bali dengan memakai kedok untuk berwisata ke Bali. Selain itu, kondisi negara yang sedang berkonflik membuat warga dari dua negara itu ingin mencari kenyamanan di Bali.

"Dua negara ini lagi perang, mereka enggak nyaman di negaranya. Mereka pun ramai-ramai datang ke Bali, termasuk orang yang tidak berwisata juga kembali untuk mencari kenyamanan, termasuk juga untuk bekerja," terang I Wayan Koster.

Selain itu, tingginya angka pelanggaran oleh warga dari dua negara tersebut menjadi alasan bagi Gubernur Bali saat menyurati Menteri Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. "Negara lain tidak melakukan itu karena pelanggarannya tidak sesignifikan oleh WNA dari dua negara ini," ungkapnya.