Pajak Wisata Belum Berlaku, Thailand Sudah Usulkan Tarif Pajak Keberangkatan Sebesar Rp434 Ribu pada Turis Asing

Menurut Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (TTAA) Charoen Wanganamot, ide penerapan pajak keberangkatan itu tidak logis. Ia menerangkan bahwa 70 persen pendapatan pariwisata negeri gajah putih berasal dari turis domestik, hanya 30 persennya yang diperoleh dari turis mancanegara.

Namun, Wakil Direktur Departemen Pendapatan Winit Wisetsuwannaphum mengeluarkan pernyataan membingungkan. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana mengenakan pajak keberangkatan. Meskipun peraturan menteri membebaskan pajak pada 1991, konstitusi mewajibkan departemen untuk menilai kesesuaian keputusan berusia 40 tahun dengan mengumpulkan opini publik, kata Winit.

Menambah keheranan, ia juga menyebut bahwa jajak pendapat 'bukanlah rencana untuk memungut pajak keberangkatan'. Tahun depan, departemen akan mengadakan jajak pendapat tentang pajak warisan dan pajak pendapatan minyak bumi, tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Thailand berencana menerapkan pajak wisata 300 baht (sekitar Rp140ribu) untuk turis asing per Juni 2023. Biaya wisata itu awalnya dikenakan pada pelancong asing, awal tahun lalu, tetapi gagasan itu ditunda setelah penyebaran varian Omicron Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengumumkan bahwa pajak wisata akan ditarik dari turis asing yang tiba di negara itu pada awal Juni 2023. "Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pengunjung yang terlibat dalam kecelakaan dan pengembangan destinasi wisata," ujarnya dikutip dari The Thaiger, Kamis, 12 Januari 2023.

Ia menyatakan biaya tersebut tidak akan dipungut dari orang yang memiliki izin kerja dan izin tinggal di Thailand. Ratchakitprakarn menjelaskan, kebijakan biaya wisata memerlukan waktu untuk disetujui kabinet. Setelah itu, aturan baru tersebut akan berlaku setelah 90 hari dipublikasikan di Royal Gazette.

"Pariwisata adalah sektor krusial di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan menyumbang sekitar 12 persen dari produk domestik bruto sebelum pandemi. Pengeluaran pariwisata diperkirakan mencapai setidaknya 2,38 triliun baht tahun ini," ia menjelaskan.

Pada tahun lalu, juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana menyatakan bahwa biaya wisata itu juga akan mendanai asuransi jiwa dan kecelakaan bagi wisatawan asing yang datang. Bila ada kejadian tidak diharapkan, seperti kecelakaan serius atau meninggal saat berlibur ke Thailand, asuransi akan menanggungnya.

Ia menyebut bahwa pemerintah Thialand akan mengumpulkan biaya masuk tersebut dengan memasukkannya sebagai komponen biaya di tiket pesawat. Sementara, turis asing yang memasuki perbatasan via jalur darat, mereka akan dikenakan biaya sebelum melintasi perbatasan.

Thanakorn mengatakan, bila wisatawan asing melaporkan kecelakaan yang dialaminya, dia bisa mengklaim biaya medis hingga 500 ribu baht atau sekitar Rp215 juta. Sementara, turis yang meninggal di Thailand, keluarganya bisa mendapatkan kompensasi hingga satu juta baht (sekitar Rp462 juta). Namun, belum diketahui apakah rencana itu akan benar-benar berlaku.

Indonesia juga berencana mengikuti jejak negara tetangga untuk menerapkan pajak wisata bagi pelancong asing. Hal itu sempat diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengaku rencana tersebut sedang dibicarakan, tetap belum akan berlaku dalam waktu dekat.

Aturan pajak turis asing bukan hal baru. sejumlah negara sudah menerapkan pungutan pajak pada wisatawan asing. Sebagian besar pungutan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah kota. Destinasi favorit di Eropa menjadi pionir penerapan pajak turis asing, seperti Barcelona di Spanyol dan Venesia di Italia. Penerapan pajak turis asing di kedua kota tersebut dimaksudkan untuk mengatur jumlah wisatawan yang bisa memasuki kota.