Anak Usia 9 Tahun Jadi Korban Sterilisasi Paksa di Jepang, Rahim Diangkat Tanpa Persetujuan

Pemerintah Jepang akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa diskusi di parlemen berjalan lancar berdasarkan laporan dan mempertimbangkan bagaimana menangani masalah tersebut, terang juru bicara.

Pada 2019, lebih dari dua dekade setelah undang-undang kontroversial itu direvisi karena dianggap diskriminatif, parlemen mengesahkan undang-undang untuk memberikan kompensasi negara sebesar 3,2 juta yen (sekitar Rp339 juta) kepada setiap orang yang mengalami sterilisasi paksa berdasarkan undang-undang tersebut.

Undang-undang tersebut juga menugaskan parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap kerusakan yang terjadi dan latar belakang pengesahan undang-undang tersebut. Penyelidikan dimulai pada Juni 2020.

Yasutaka Ichinokawa, seorang profesor sosiologi medis di Universitas Tokyo yang telah mendesak diadakannya penyelidikan sejak 1997, mempertanyakan apakah kompensasi sebesar 3,2 juta yen yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan Undang-Undang 2019 tersebut "layak" untuk menyelesaikan masalah ini.

Korban di seluruh negara telah menggugat pemerintah pusat untuk mendapatkan kompensasi tambahan. Dari 16 putusan di pengadilan distrik dan tinggi yang telah dijatuhkan, 14 mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi.

"Legislatif harus bertanggung jawab dalam melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang kompensasi dan cara lain yang memungkinkan (pemerintah) harus memberikan bantuan tambahan kepada korban sehingga tragedi semacam ini tidak akan terulang," kata Ichinokawa.

Merujuk pada temuan dalam laporan Diet, seorang korban sterilisasi paksa berusia 80 tahun yang mengalami sterilisasi pada usia 14 tahun mengatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah "telah melakukan hal-hal mengerikan dengan menipu anak-anak."

"Saya berharap negara tidak menyembunyikan masalah ini dalam kegelapan tetapi segera menganggap serius penderitaan kami," kata korban yang menggunakan nama samaran Saburo Kita dalam konferensi pers.

Sebuah kelompok pengacara yang mewakili korban menunjukkan reaksi yang beragam terhadap laporan tersebut. Koji Niisato, salah satu pemimpin kelompok tersebut, memuji dokumen tersebut karena mengungkap kenyataan tentang operasi tersebut, tetapi juga menyoroti kekurangannya.

"Laporan tersebut tidak mengungkap mengapa undang-undang itu dibuat, mengapa butuh 48 tahun untuk memperbarui undang-undang tersebut, atau mengapa para korban tidak mendapatkan kompensasi," kata Niisato. Menurut laporan tersebut, sebanyak 24.993 orang menjalani operasi sterilisasi paksa di Jepang berdasarkan undang-undang eugenika.

Korban termuda adalah seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 9 tahun yang disterilisasi pada awal 1960-an dan awal 1970-an.  Alasan dan latar belakang dari operasi-operasi tersebut tidak diketahui, ungkap laporan tersebut. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa beberapa tempat pengasuhan anak-anak mengajukan permohonan secara berkelompok untuk menjalani operasi sterilisasi.

Menurut undang-undang eugenika, jika tidak ada persetujuan dari individu yang akan disterilisasi, sebuah dewan pemeriksa di pemerintahan prefektur dapat memutuskan apakah operasi harus dilakukan atau tidak. Namun, terdapat kasus-kasus di mana prosedur tersebut tetap dilakukan tanpa diskusi dari dewan, atau tanpa badan tersebut memenuhi jumlah anggota yang diperlukan.

Ketika undang-undang tersebut berlaku, kementerian kesejahteraan Jepang mengirim pemberitahuan kepada pemerintah daerah yang menyatakan bahwa penggunaan penipuan diperbolehkan dalam sterilisasi orang-orang dengan penyakit turunan. Dalam satu kasus, seorang anggota keluarga meyakinkan individu yang akan menjalani operasi sterilisasi bahwa itu adalah untuk mengobati radang usus buntu, seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut.