Status Pandemi Covid-19 di Indonesia Resmi Dicabut, Malaysia Segera Menyusul Bulan Depan

Sementara itu, Jokowi ikut menyebut bahwa keputusan pencabutan status pandemi COVID-19 mempertimbangkan juga dicabutnya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) yang sudah lebih dulu dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern," sebut Jokowi.

Tak berhenti di sana, Jokowi pun masih meminta agar masyarakat Indonesia tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta, tetap waspada terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. 

"Saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati, serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih," Jokowi mengingatkan.

Lebih jauh Jokowi mengatakan dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 secara resmi di Indonesia, dirinya berharap perekonomian nasional bisa bergerak dengan lebih baik lagi. "Dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," tutup Jokowi optimis. 

Menambahkan pernyataan presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan  Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi Covid-19 di Indonesia.

Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi tersebut, Muhadjir mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan. Vaksin Covid-19 juga akan diberikan Pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa.

Muhadjir juga menyebut vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebelumnya pemerintah Indonesia resmi mencabut mandat penggunaan masker menyusul masa transisi dari pandemi ke endemi seiring terkendalinya kasus Covid-19.

Hal itu berdasarkan surat edaran yang diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19 pada Jumat 9 Juni 2023. Penyesuaian aturan tercantum dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 No.1 tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19. Surat edaran yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto di Jakarta.

Surat Edaran ini sekaligus mencabut SE No. 24/2022 tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, SE No. 25/2022 mengenai Pelaku Perjalanan Luar Negeri, SE No.20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE No. 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik.

Aturan menyebutkan perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali. Di samping itu kekebalan masyarakat dinilai sudah tinggi dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian Covid-19.

Surat edaran terbaru itu secara umum ikut mengatur terkait protokol kesehatan untuk seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam dan luar negeri. Termasuk untuk para pelaku kegiatan berskala besar, dan kegiatan di fasilitas publik untuk melakukan perlindungan atau tanggung jawab secara pribadi untuk mencegah penularan Covid-19 dengan beberapa anjuran.

Pertama, tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid. Kemudian diperbolehkan lepas masker bagi masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak beresiko penularan Covid-19.