Taliban Tutup Salon Kecantikan karena Dianggap Kuras Kantong Lelaki, Para Wanita Afghanistan Gelar Demo

"Semua salon kecantikan yang dioperasikan oleh wanita di Kabul dan provinsi-provinsi lain harus segera dilarang dan mengikuti perintah kami. Pelanggar akan menghadapi tindakan hukum," kata Kementerian Kebajikan Taliban dalam sebuah pernyataan, Selasa, 4 Juli

Dekrit terbaru ini memaksa ribuan salon kecantikan di Afghanistan tutup hingga muncul kekhawatiran soal tingkat pengangguran yang meningkat di tengah ekonomi negara yang makin terpuruk sejak Taliban berkuasa.

Taliban sebelumnya sudah menolak seruan baru PBB pada 22 Juni 2023 lalu untuk mencabut apa yang disebut lembaga itu “pembatasan yang membebani” penduduk perempuan Afghanistan.  Penolakan itu disampaikan sehari setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB diberitahu bahwa pembatasan itu menghalangi akses perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan bermasyarakat secara umum.

Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas enam. Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran.

Menanggapi kritik PBB, menteri luar negeri Taliban di Kabul menyebut itu sebagai upaya campur tangan urusan dalam negeri negaranya, dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu, 24 Juni 2023.

"Emirat Islam Afghanistan tetap berkomitmen pada norma-norma dan kewajiban internasional yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, bertentangan dengan norma budaya Afghanistan atau mengganggu kepentingan nasional kami," bunyi pernyataan Taliban, dengan menggunakan nama resmi pemerintahannya.

Taliban tidak diakui oleh pemerintah dan organisasi internasional mana pun. Pengekangannya terhadap perempuan dan anak perempuan dianggap sebagai rintangan utama dalam upayanya untuk diakui sebagai pemerintah Afghanistan yang sah.

Ketika memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB hari Rabu (21/6), Roza Otunbayeva, mantan kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan, mengecam dekrit Taliban yang melarang organisasinya dan lembaga lain mempekerjakan perempuan setempat.

Ia mendesak Taliban “mencabut” larangan itu untuk memungkinkan PBB melanjutkan dukungan penuhnya kepada jutaan keluarga Afghanistan yang sangat membutuhkan bantuan.Otunbayeva juga menolak gagasan Taliban untuk mengganti semua staf perempuan dengan staf laki-laki.

Sejak larangan berlaku pada 5 April lalu, PBB telah memerintahkan staf perempuannya untuk bekerja dari rumah dan memerintahkan staf laki-laki yang tidak esensial untuk bekerja secara jarak jauh.

"Kami tidak diberi penjelasan oleh pihak berwenang de facto terkait larangan ini dan tidak ada jaminan larangan itu akan dicabut. Kami tidak akan membahayakan staf nasional perempuan kami dan untuk itu kami meminta mereka tidak datang ke kantor," tuturnya.

Utusan PBB itu mengatakan ia sudah memberi tahu Taliban bahwa selama pembatasan terhadap perempuan “berlaku, hampir tidak mungkin pemerintahan mereka akan diakui oleh anggota komunitas internasional.”.

Kebijakan Taliban lainnya yang dinilai merugikan perempuan adalah anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan di atas kelas enam. Perempuan dilarang bekerja, belajar, bepergian tanpa pendamping pria, dan bahkan pergi ke taman.

Perempuan juga harus menutup diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Para perempuan Afghanistan juga sudah dilarang bekerja di organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan.