Rencana Peluncuran Golden Visa untuk Tarik Wisman Berkualitas ke Indonesia Jadi Sorotan Media Asing

Golden visa sendiri merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegangnya akan memiliki manfaat berbeda dengan pemegang visa umum.

Kelebihannya, termasuk kemudahan prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta jadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Rencananya akan ada 10 tipe golden visa yang bakal diberikan, yakni untuk investor perorangan di antaranya, seperti investor pendiri perusahaan, investor tidak mendirikan perusahaan, diaspora WNA eks WNI, global talent, dan digital nomad.

Respons terhadap kebijakan golden visa ini pun disambut baik para investor. Di ajang International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023 di Bali banyak investor yang menanyakan hal tersebut. 

"Jadi, permintaanya sudah cukup banyak dari para investor, karena mereka akan keluar masuk Indonesia dan itu butuh kepastian regulasi visanya dan ini sangat urgent," klaim Sandi.

Selain golden visa, penerapan pajak turis asing dan pembatasan kuota demi mewujudkan pariwisata berkualitas juga tengah dibahas. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Frans Teguh mengatakan bahwa wacana ini masih dalam tahap konsolidasi dengan berbagai kementerian.

Pembahasan juga dilakukan dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan pajak.  "Juga, berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena menetapkan kebijakan seperti ini juga harus lebih komperhensif. Ada tahapan sosialisasi, sehingga hal-hal seperti ini bisa dimitigasi lebih dini," kata Frans pada Liputan6.com, 10 Juni 2023.

Frans melanjutkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengoordinasi terkait bidang pariwisata dan memastikan sebaiknya ada penerapan pajak turis asing di Bali. Di balik itu, kata Frans, pihaknya ingin menjadikan Pulau Dewata sebagai barometer pariwisata semakin berkualitas.

"Kita harapkan ada kontribusi lebih nyata dari wisatawan untuk memastikan alam dan budaya, yang jadi produk utama yang dikunjungi dan dinikmati tetap terjaga dan terawat," tambahnya,

Ia mengungkap, "Sebetulnya, yang paling mendasar, saat ini kita mencegah terjadinya wisatawan yang berlebih. Artinya, pada titik-titik tertentu, kita lihat overtourism sudah mulai terjadi. Kita harapkan ini lebih dimininalisir."

Frans menyebut, pihaknya berharap pajak wisata benar-benar diarahkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi, dan perawatan nilai-nilai budaya. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya tetap lestari dan dijaga tetap berkualitas.

Ia mengungkapm isu yang paling mendasar dalam pengembangan pembangunan pariwisata adalah visitor management. Pengaturan dan pengelolaan pengunjung di suatu tempat penting, dengan pelancong harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Pariwisata harus dikelola dengan mengatur kuotanya. Misalnya, kapan bisa berkunjung, harus ada keseimbangan dengan resource yang kita miliki," sebut dia.

Pengamat pariwisata sekaligus akademisi Robert Alexander Moningka setuju dengan penerapan pajak turis asing, terkhusus untuk Bali. "Menurut saya fokus pada 'quality tourist,'" kata Bob, begitu ia akrab disapa, pada Liputan6.com, 9 Juni 2023.

"Quality tourist, mereka yang 'spending money' dalam jumlah dana 'besar' dalam setiap aktivitas pariwisata yang ada. Kan targetnya visa," lanjutnya.

Bob mencontohkan Bhutan. Ketika wisatawan berkunjung ke sana, mereka telah memiliki tiket pesawat pulang-pergi dan akomodasi selama beberapa hari. "Jadi, minimum spending-nya ketahuan," kata Bob.