Bhutan Bakal Korting Pajak Wisata Setengah Harga Mulai September 2023

Bhutan berharap keputusan memangkas pajak wisata bisa meningkatkan kontribusi sektor tersebut menjadi 20 persen terhadap ekonomi negara, dari sebelumnya sekitar 5 persen. 

Dorji Dhradhul, Direktur Jenderal Departemen Pariwisata, mengatakan pengurangan separuh biaya tersebut dapat meningkatkan kedatangan wisatawan pada periode puncak wisatawan, yakni September--Desember, yang mencakup banyak acara keagamaan dan budaya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Pada Juni 2023, pemerintah melonggarkan peraturan mengenai lama tinggal dan biaya bagi wisatawan. Namun, jumlahnya belum meningkat seperti yang diharapkan.

Dhradhul mengatakan lebih dari 56.000 wisatawan telah mengunjungi Bhutan sejak Januari 2023. Namun, sekitar 42.000 adalah warga negara India, yang hanya perlu membayar biaya sebesar 1.200 rupee India ($14,5) per hari. Sekitar 50.000 orang Bhutan bekerja di bidang pariwisata dan menghasilkan devisa sekitar USD84 juta per tahun dalam tiga tahun sebelum pandemi.

Keputusan untuk menerapkan pajak wisata juga akan dilakukan oleh Bali. Biaya yang dibebankan ditetapkan 10 dolar AS atau Rp150 ribu. Tetapi, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian aturan legalnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut bahwa aturan legal untuk penarikan retribusi itu masih setengah jalan.

"Perdanya sudah selesai, tinggal menyusun pergub, karena perda ini dibuat berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, khususnya pasal 8 ayat 3 dan 4," kata Tjok Bagus dalam The Weekly Briefing with Sandi Uno di Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.

Dalam pasal dimaksud, Bali diperkenankan mengutip retribusi untuk dana perlindungan kebudayaan dan lingkungan di Bali. Ia menjelaskan dalam peraturan gubernur yang masih disusun, pihaknya akan memasukkan penjelasan atau tata cara penarikan pungutan kepada turis asing.

"Dan ini akan kami terapkan mulai dari Februari 2024," imbuh dia.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa biaya retribusi untuk turis asing itu akan berlaku bagi mereka yang masuk ke wilayahnya, baik langsung dari luar negeri maupun melalui wilayah lainnya di Tanah Air. Pembayaran pungutan itu hanya berlaku satu kali selama berwisata di Bali.

Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansyah, menyambut inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang akan menarik pajak wisata bagi turis asing yang datang ke Pulau Dewata.

Budijanto menilai, pengenaan pajak wisata tidak akan memberatkan para turis asing. Hanya saja, ia meminta adanya detil teknis dari peraturan tersebut.

"Hanya teknis penerapannya yang harus detil, apakah hanya berlaku untuk kedatangan di Bandara Ngurah Raii atau gimana. Terus yang dengan penerbangan domestik atau darat gimana, yang punya Kitas bagaimana. Dan, yang paling penting adalah pendapatan itu dipakai untuk apa," bebernya kepada Liputan6.com, Selasa, 22 Agustus 2023, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Menurut dia, Pemprov Bali sebenarnya bukan mencari tambahan pendapatan dengan adanya penerapan pajak wisata tersebut, tapi ebih kepada agar para wisatawan mancanegara bisa mematuhi kearifan lokal selama berlibur di Bali. "Saya kira sudah cukup (pendapatan daerah dari turis asing). Pungutan ini kelihatannya hanya sekedar reaktif akibat berbagai permasalahan yang timbul dari ulah-ulah segelintir turis di Bali," ujar Budijanto.

"Yah, mudah-mudahan saja bisa terkelola dengan baik dananya," ungkap dia.