Respons Menko Luhut soal Polusi Udara hingga Deforestasi: Kita Harus War Against Pollution

Luhut menyatakan bahwa Indonesia berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu negara paling unggul dalam upaya pengurangan deforestasi. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terbaik dalam hal pengelolaan dan penanganan polusi sampah.

"Kemarin kita rapat, kita akan ambil semua langkah yang terpadu untuk mengurangi (deforestasi dan polusi sampah), dan itu tidak akan selesai dalam satu bulan, bisa beberapa bulan ke depan. Karena kompleksnya masalah ini, jadi setiap titik itu ada kontribusinya, pembakaran sampah ada kontribusinya, penebangan pohon ada kontribusinya," jelasnya. 

Luhut turut mengulas tentang dampak negatif dari polusi udara yang saat ini menjadi isu global. Ia menyampaikan ada tiga sistem kesehatan utama yang sangat terpengaruh oleh kualitas udara yang buruk, yaitu sistem pernapasan, kardiovaskular, dan juga risiko peningkatan insiden kanker.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana dampak ini secara khusus memengaruhi kalangan yang rentan seperti anak-anak dan orang tua. Perlu upaya bersama untuk mengurangi polusi udara demi menjaga kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Setiap langkah yang diambil dalam mengurangi polusi akan berdampak positif pada kualitas hidup jutaan orang.

"Jadi, saya minta semua hati-hati. Bahwa itu kalau kita membuat sesuatu yang salah, kita yang sebenarnya tanpa disadari mungkin secara tidak langsung membunuh atau membuat cacat generasi kita mendatang. Jadi, semua harus kompak," ungkapnya.

Luhut menekankan pentingnya kesadaran dan disiplin dari semua pihak terkait pengelolaan sampah. Ia dengan tegas meminta masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku industri untuk menghindari membakar sampah. Ia menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk membakar sampah serta manfaat dari pengelolaan sampah yang baik adalah hal yang esensial.

Berdasarkan laporan dari kanal News Liputan6.com, Menko Marves Luhut membeberkan tiga sektor sumber emisi penyebab polusi udara di Jabodetabek, yakni sektor transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup. Pihaknya pun telah menggelar Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang melibatkan lintas kementerian, lembaga serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Jumat 18 Agustus 2023.

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Agustus 2023.

Luhut menyampaikan, pihaknya akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Menurut dia, pengawasan kualitas udara yang komprehensif juga diperlukan. Kemudian, dia mengatakan, pemerintah akan kembali menerapkan kewajiban pemakaian masker guna menghadapi tingginya polusi udara di Jakarta.

"Jadi sekarang akan kita wajibkan masker lagi. Kita sarankan terutama teman-teman polisi itu semua sudah mulai masker," ucap Luhut.

Tak hanya untuk polisi dan masyarakat, Luhut juga bakal mewajibkan industri berat dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menggunakan alat kendali polusi udara (scrubber). Upaya tersebut bisa mengurangi pembuangan karbon emisi di langit Jakarta dan sekitarnya.

Luhut menilai, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara perlu dikurangi dengan pensiun dini atau dilakukan pengurangan faktor kapasitas PLTU. Dia ingin adanya percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi terbarukan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.

Sementara itu, pada sektor transportasi, masyarakat akan diajak menggunakan transportasi publik untuk membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi. Uji emisi kendaraan bermotor juga akan diperketat.

"Termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing). Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk dengan pemberian penalti bagi pelanggar," ungkapnya.

Kemudian, perusahaan juga disarankan untuk menerapkan pembagian jam kerja guna mengurangi kemacetan. Pasalnya, kemacetan tercatat berkontribusi meningkatan jumlah polutan.

"Kami akan memberikan insentif kepada pengguna (kendaraan) agar mereka beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran," ujar Luhut.