Wayan Koster Beberkan Tata Cara Pemungutan Pajak Wisata untuk Turis Asing di Bali

Lebih lanjut Koster berkata, "Bila berhasil, wisman akan dikirimkan bukti pembayaran digital. Wisman juga bisa melakukan pembayaran tunai di konter BRI di wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai atau Pelabuhan Benoa."

Wisman sangat diimbau melakukan pembayaran sebelum berangkat ke Bali guna memperlancar layanan saat kedatangan, sebut Gubernur Bali. "Bukti pembayaran (digital) akan dipindai dengan mesin setelah dokumen perjalanan dicek," ujar dia. "Bila terjadi gangguan sistem pembayaran, wisman dapat melakukan pembayaran di tempat-tempat akomodasi pariwisata."

Pungutan pajak wisata bagi wisman, ia mengklaim, akan "bermanfaat nyata dalam rangka pembangunan di Bali yang dilaksanakan Pemprov Bali melalui berbagai upaya guna melindungi dan memajukan kebudayaan Bali, menjaga aura spiritual di Bali, melindungi alam Bali, dan memberi layanan kebencanaan."

Di kesempatan yang sama, ia juga meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) membantu sosialisasi peraturan pungutan pajak wisata melalui berbagai metode. Menanggapi itu, mengaku mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam memberlakukan pajak wisata bagi wisman.

Sandi juga menyebut bahwa pihaknya akan membantu sosialisasi aturan pajak wisata bagi wisman di Bali. "(Ini sekaligus) menjaga narasi pariwisata Bali menuju pariwisata berkualitas, berbasis budaya, bermatrabat, dan berkelanjutan," sebut Menparekraf.

Ia mengatakan bahwa upaya sosilasisai pajak wisata bagi wisman di Bali ini akan diupayakan hingga beberapa bulan ke depan. Selain, Sandi juga menilai bahwa pugutan pajak wisata ini merupakan salah satu "landasan meningkatkan pariwisata di Bali."

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut bahwa aturan pajak wisata bagi wisman di Bali akan mulai diterapkan pada Februari 2024. Melalui keterangan terpisah, Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansyah menilai, penarikan pajak wisata bakal turut mendongkrak pendapatan daerah untuk Pulau Dewata.

Menurut perhitungannya, Pemprov Bali bisa mengantongi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun dari pungutan pajak wisata tersebut, lapor kanal Bisnis Liputan6.com per 23 Agustus 2023.

Meski begitu, Budijanto mengatakan, Pemprov Bali sebenarnya bukan mencari tambahan pendapatan dengan menerapkan pajak wisata tersebut.  "Saya kira udah cukup (pendapatan daerah dari turis asing). Pungutan ini kelihatannya hanya sekedar reaktif akibat berbagai permasalahan yang timbul dari ulah-ulah segelintir turis di Bali," ujar dia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebelumnya melaporkan, tercatat empat juta kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari hingga Juni 2023, di mana 45 persennya bertandang ke Bali. Adapun total kunjungan wisman ke Bali sebanyak 2.390.585 orang.

Dari angka itu, turis asing asal Australia masih mendominasi. Kemudian, disusul dari India, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, China, Malaysia, Korea Selatan, Jerman, dan Rusia.

Tjok tidak memungkiri bahwa meningkatnya kunjungan wisman ke Bali menimbulkan ekses negatif yang ditunjukkan sejumlah kasus. Karenanya, Pemprov Bali membentuk Satgas Tata Kelola Percepatan Pariwisata Bali untuk mengawal industri pariwisata di daerah itu pada Mei 2023.

Menurut dia, satgas tersebut secara efektif membahas atau menangkal isu-isu seputar pariwisata di media. Tujuannya agar bisa menghasilkan narasi tunggal yang dikeluarkan secara bersama-sama. "Bagaimana wisatawan datang, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Kita inginkan wisatawan yang berkualitas, berkelanjutan, dan bermartabat," kata Tjok.