Update Penanganan Karhutla di Indonesia, Keukeuh Bantah Ada Kabut Asap Lintas Batas sampai Ungkap Biang Kerok Kebakaran

Laksmi melanjutkan, "Kita perlu bersandar pada data dan fakta. Kami memang tidak memantau kondisi di sana (Malaysia dan Singapura), tapi (kesimpulan) kami berbasis sains dan data, supaya mudah ditelusuri dan dibuktikan."

Ia juga mengklaim bahwa pihaknya "terbuka dengan apa yang kami lakukan." "Data BMKG bisa dilihat, apalagi ASMC yang berbasis di Singapura. (Sesuai prosedur), upaya tanggap darurat dilakukan secara nasional dulu baru regional," ia menyebut.

Bergandengan tangan dengan sejumlah pihak, KLHK mengaku terus berupaya menangani karhutla di Indonesia, mulai dari pemadaman darat, water bombing jalur udara, memanfaatkan teknologi rekayasa cuaca, pembasahan lahan gambut yang dinilai sebagai "bahan bakar" api, sampai memantau hot spot secara intensif.

Ketersediaan sumber air khususnya jadi kendala dalam menangani karhutla karena cuaca kering telah membuatnya mengering. Karena itu, pengeboran sumur dilakukan bila memungkinkan.

Menurut pihaknya, penanganan karhutla tidak hanya bersifat responsif, namun juga pencegahan. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa pemantauan terus dilakukan dari tahun ke tahun, terutama di bulan-bulan kering.

"Sejak Januari 2023, kami terus memonitor (potensi) hot spot di Indonesia," ia menyebut di kesempatan yang sama.

Rasio juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring langsung ke lapangan. Sementara risiko karhutla meningkat karena El Nino, menurutnya, manusia tetap jadi biang kerok kebakaran.

"(Kalau) tidak ada manusia yang memulai kebakaran, tidak akan terjadi," ujar dia. "Karhutla utamanya disebabkan manusia. Karena itu, harus dilakukan tindakan penegakkan hukum."

Di tahap pertama, pihaknya akan menetapkan sanksi administratif. "Kalau berulang kali dan wilayah yang terbakar cukup luas, kami bisa copot izin," sebut dia, menegaskan pentingnya penanggung jawab lahan tahu akan poin ini.

"Kemudian, kami juga bisa ajukan gugatan perdata ganti rugi. Kami mulai menghitung berapa besar kerugian karhutla bersama kuasa hukum kami dan pihak-pihak terkait. Selain juga bisa mengancam tuntutan pidana. Ketiganya bisa dilakukan bersamaan," ucapnya.

Penegakan hukum berlapis dinilai penting untuk "mengefektifkan dan membuat jera para pelaku." "Penyidik KLHK, Polri, dan Jaksa (Penuntut Umum) akan bekerja sama sejak awal menangani kasus ini," klaimnya.

Sebagaimana arahan Kejaksaan, sebut Rasio, pelaku tidak hanya akan dibebankan pidana pokok, yakni penjara 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, tapi juga dikenakan tuntutan perampasan keuntungan. "Ada beberapa lokasi (karhutla) yang tidak tahu itu (lahannya) punya siapa. Sekarang lagi dilakukan proses identifikasi," sebutnya. 

Rasio mengatakan, "Kami setiap hari memonitor hot spot, dan lahan yang tidak tahu punya siapa ini menimbulkan kendala. (Dalam identifikasi) kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena bagaimana mau mengirim surat peringatan kalau tidak tahu harus dikirim ke siapa."

Ia menyebut bahwa pihaknya sudah mengerluarkan 220 surat peringatan sejak Januari sampai Oktober 2023. "Tiga puluh lima penyegelan juga sudah dilakukan terkait lokasi (karhutla) yang dikelola atau dimiliki perusahaan, dan jumlahnya akan bertambah karena masih terus kami dalami," sebutnya, menambahkan bahwa ada beberapa perusahaan asing asal Malaysia dan Singapura di dalam daftar. 

Di samping itu, mereka juga akan memeriksa apakah ada perusahaan maupun pihak tertentu yang berinvestasi dalam penanganan karhutla. "Motif (pembakaran hutan dan lahan) sedang kami dalami. Kami tidak bisa mengatakan satu untuk semua karena motifnya mungkin sama, tapi modusnya bisa berbeda-beda," ujar dia.