Susun Peta Jalan Sektor Pariwisata Bersama UNDP Tegaskan Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Perubahan Iklim

"Aksi serupa akan diperluas ke lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) lainnya di Indonesia dan diharapkan dapat direaplikasi ke wilayah lain, dengan menggabungkan aksi mitigasi di dalam negeri dan kontribusi sektor tersebut terhadap NDC Indonesia (dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia)," kata Sandi.

"Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata" menjadi langkah awal dan akan selalu diperbarui di masa mendatang agar bisa mengikuti perkembangan dinamika sektor energi, pengelolaan limbah, dan perkembangan dalam industri pariwisata secara keseluruhan.

Kemenparekraf berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lembaga pemerintah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyempurnakan peta jalan atau roadmap yang dimaksud.

"Peta jalan ini juga bakal ditingkatkan, program diperbarui secara berkala, bahkan objektif dapat diubah untuk mencapai emisi nol agar lebih cepat. Pekerjaan besar itu dimulai hari ini untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang kami sebut sebagai green tourism job," jelas Sandi.

Sementara itu, Presiden Jokowi (Joko Widodo) menggarisbawahi tiga hal untuk didorong pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 atau KTT AIS Forum 2023. Ketiganya bisa menjadi panduan arah kerja sama dan kolaborasi negara Pulau dan kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka KTT AIS Forum yang pertama, di kawasan BNDCC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Rabu (11/10/2023). Hal pertama adalah solidaritas, kesetaraan, dan inklusifitas yang harus menjadi prinsip dan pegangan bersama.

Yang Kedua adalah prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. “Yang ketiga adalah kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ucap Jokowi.

"Ketiganya jadi medium penghubung antarnegara pulau dan kepulauan yang perlu dijaga. Dengan komitmen saling menjaga laut, tentunya akan membuat lautan menjadi lebih lestari," tambahnya.

Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia, merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah momentum bersejarah yaitu KTT AIS Forum pertama. Indonesia akan menjadikan forum tersebut sebagai momentum untuk terus menguatkan kolaborasi antaranegara pulau dan kepulauan.

"Laut bukanlah pemisah antardaratan tapi laut justru pemersatu antar daratan. Laut justru perekat dan penghubung antar daratan,” kata Jokowi.“

"Negara pulau dan kepulauan harus dapat menjalin kerja sama dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat perubahan iklim, terutama dalam persoalan kenaikan air laut, tata Kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut," sambungnya.

Oleh karena itu, solidaritas negara sangat penting untuk menghasilkan berbagai langkah strategis, konkret dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama.  Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menegaskan jika Indonesia di berbagai forum internasional terus menyuarakan kepentingan negara pulau dan kepulauan agar terus berkembang. Misalnya, saat KTT G20 pada 2022 maupun di KTT ASEAN 2023.

"Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan, dan terus menjalin kolaborasi walaupun ditengah kondisi dunia yang terbelah," tutup Jokowi.

KTT AIS Forum berlangsung 10--11 Oktober 2023 dengan mengusung tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama", secara khusus akan membahas berbagai isu global yang berkaitan dengan kelautan.