UNWTO Sebut Setengah Destinasi Global Tawarkan Visa Digital Nomad, Negara Mana yang Paling Mudah?

Di Eropa, 19 negara memiliki visa nomaden digital, sementara dua negara lainnya, Italia dan Makedonia Utara, sedang berupaya memperkenalkan program khusus. Hampir 40 persen negara tujuan wisata membebaskan digital nomaden dari pembayaran pajak, termasuk Kroasia, Portugal, dan Albania.

UNWTO menemukan bahwa pengembara menjadi penduduk kena pajak setelah tinggal selama 183 hari di sebagian besar tempat. Antigua dan Barbuda menawarkan pemegang visa dua tahun tanpa pajak sementara Barbados dan Latvia menawarkan satu tahun.

Persyaratan pendapatan minimum juga sangat bervariasi di 54 negara. Anguilla, Bahama, Curaçao, Maroko, dan Saint Lucia tidak memiliki persyaratan bulanan minimum apa pun. Namun, di Kepulauan Cayman, Anda harus menghasilkan sekitar 100.000 dolar AS per tahun untuk mengajukan visa.

Biasanya pendapatan minimum antara 1.000 dolar AS dan 4.000 dolar AS  per bulan diwajibkan di sebagian besar destinasi. Dalam hal pendaftaran, 76 persen negara tujuan mengizinkan digital nomad untuk mendaftar secara online. Namun sejumlah negara, termasuk Estonia, Siprus, dan Islandia, masih hanya menerima formulir permohonan.

Empat perlima negara memproses permohonan dalam waktu satu bulan. Banyak negara yang melakukan proses ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan beberapa otoritas, termasuk Yunani, Maroko, dan Barbados, yang memerlukan waktu maksimal 10 hari.

Beberapa waktu pemrosesan terlama ditemukan di Ceko, Denmark, Ekuador, Malaysia, Norwegia, Portugal, dan Uni Emirat Arab yang semuanya bervariasi antara dua hingga empat bulan.​ Analisis UNWTO mengatakan bahwa meskipun nomadisme digital telah muncul sebagai model untuk mendukung kerugian pariwisata akibat Covid-19, dampaknya masih sulit untuk dievaluasi.

Umumnya, visa khusus ini menawarkan pilihan yang baik bagi individu yang ingin bepergian, memberikan kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat baru sambil tetap dapat bekerja. Mereka juga dapat membantu mempromosikan destinasi yang jarang dikunjungi seperti daerah pedesaan atau mendorong orang untuk berkunjung saat musim sepi.

Namun, mereka memperingatkan bahwa digital nomad harus didorong untuk berintegrasi dengan ekonomi dan budaya lokal. Penelitian telah menunjukkan, misalnya, bahwa digital nomad sangat bergantung pada persewaan jangka pendek untuk akomodasi mereka melalui platform seperti Airbnb.

Aspek tren yang muncul ini telah menyebabkan penduduk lokal di beberapa negara seperti Portugal menyalahkan pekerja jarak jauh karena membuat mereka tidak bisa masuk dalam pasar perumahan.

Mengutip dari kanal Global, Liputan6.com, Minggu, 12 November 2023, pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan visa khusus bagi pekerja yang tidak terikat tempat dan waktu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi atau disebut kaum digital nomad.

Melihat peningkatan jumlah negara di Eropa dan kawasan lain yang sudah meluncurkan digital nomad visa, pemerintah Jepang berharap bisa meningkatkan konsumsi pengunjung asing ke negaranya dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, agar pekerja berketerampilan tinggi memutuskan tinggal.

Diperkirakan sekitar 35 juta digital nomad di dunia dan pengeluaran tahun mereka diprediksi sekitar 1,06 triliun dolar AS. Demikian seperti dilansir The Straits Times, Senin, 29 Mei 2023. Sebuah survei menyebutkan bahwa sekitar 66 persen digital nomad tinggal di satu lokasi selama tiga hingga enam bulan.

Adapun Jepang sendiri memiliki aturan pembebasan visa dengan 69 negara dan wilayah, tetapi masa tinggal dibatasi hingga 90 hari. Mereka yang ingin bekerja di Jepang selama lebih dari 90 hari harus mengajukan visa kerja, di mana pekerja yang menerima gaji dari perusahaan luar negeri disebut tidak memenuhi syarat untuk itu. Pekerja haruslah menerima penghasilan dari perusahaan yang berbasis di Jepang untuk mendapat visa kerja.