Viral Wisatawan Mengaku Kena Getok Harga Tiket Masuk Air Terjun Sekumpul Bali, Jadi Bayar Rp300 Ribu

"Bli jujur aku yg warga Bali aja ngerasa bgt kalo di tempat yg daerah di luar Badung wisatanya mahal mahal bgt bingung sendiri aku 😂," timpal satu akun lain.

"Wisata alam baiknya digratiskan krn itu produk bikinan Tuhan, jgn apa2 duit, klo pake pengelola tiket tp monitoring gak bagus, yauda kyk gini lah," saran dari sebuah warganet.

Sebagai tindak lanjut terhadap video viral tersebut, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bali, telah melakukan kunjungan langsung ke Air Terjun Sekumpul untuk menertibkan pos loket masuk. Dalam aksi penertiban, petugas menutup beberapa loket masuk yang dikelola warga setempat, mengutip Merdeka.com, sebagaimana yang diunggah oleh akun Instagram @punapibali pada Jumat, 17 November 2023.

Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan situasi di pos tersebut.

"Pagi (Jumat) tadi (kunjungannya) setelah melihat berita viral di media sosial yang menciptakan dampak buruk terhadap citra pariwisata Bali, khususnya terkait pengalaman wisatawan yang berkunjung ke Air Terjun Sekumpul di sekitar Lemukih-Sekumpul," ungkapnya.

"Setelah melakukan pengecekan, kami memastikan bahwa apa yang terlihat dalam video benar adanya dan diakui pihak terkait. Oleh karena itu, kami meminta agar pos tersebut ditutup. Semua pos yang terletak sepanjang jalan hingga ke Desa Lemukih kami tutup untuk sementara waktu," tambahnya.

Dody menjelaskan bahwa tempat resmi untuk membeli tiket masuk Air Terjun Sekumpul terletak di dalam area tempat wisata itu, dijual seharga Rp20 ribu untuk pengunjung dewasa dan Rp10 ribu untuk anak-anak. Sementara itu, tiket yang dijual di luar adalah tiket masuk dan paket aktivitas outdoor yang ditawarkan warga setempat.

Menurutnya, keberadaan pos-pos di luar area resmi tersebut membuat pengunjung merasa diperas. "Pada hari Senin (20 November 2023) mendatang, kami akan memanggil pengelola pos beserta perangkat desa dan Kelian Desa Adat untuk melakukan diskusi," katanya.

Ia menyambung, "Meski ini situasi yang tidak menyenangkan, namun yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Karena itu, kami melakukan langkah penutupan dan berusaha menciptakan tata kelola yang lebih baik."

"Wisatawan merasa dipaksa untuk berhenti di jalan dan terpaksa membeli tiket masuk dan paket aktivitas di lokasi tersebut. Paket aktivitas yang dijual melibatkan kegiatan, seperti trekking dengan pemandu," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa untuk kegiatan trekking dan penggunaan pemandu, itu harus ada kesepakatan dari pengelola inti. Namun sekarang, terjadi perlombaan antar konter untuk menggaet wisatawan.

"Ini seperti kompetisi yang tidak sehat, terutama perilaku pos atau konter yang terkesan memaksa, baik pada pengemudi yang membawa wisatawan maupun wisatawan sendiri agar membeli paket aktivitas. Ini bukan hal yang sehat, dan kami mendapatkan banyak keluhan seperti yang terlihat di media sosial," sebut dia.

Selanjutnya, pihaknya akan merancang tata kelola wisata Air Terjun Sekumpul dengan merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

"Aturan Gubernur Bali itu kita taati dan patuhi. Kami harap semuanya tidak akan kehilangan mata pencaharian, tapi mewujudkan hospitality pada wisatawan, sehingga wisatawan merasa aman, nyaman terlindungi, dan citra negatif yang merasa dibodohi, merasa dipalak, sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Kejadian ini juga menarik perhatian Niluh Djelantik, seorang aktivis sosial. Dalam unggahannya di akun Instagram @niluhdjelantik pada Jumat, 17 November 2023, Niluh mengungkap harapannya agar semua pemangku kebijakan dan pelaku pariwisata dapat menetapkan harga resmi, sehingga insiden semacam ini tidak terulang di masa yang akan datang.

Niluh menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengunjung Air Terjun Sekumpul. Dalam upaya memulihkan sektor pariwisata Bali, ia mengajak kedua belah pihak untuk saling mendukung.

"Mbok Niluh meminta pada seluruh pemangku kebijakan dan pelaku pariwisata di setiap daerah tujuan wisata untuk duduk bersama, buat aturan resmi terkait harga tiket, standar pelayanan, daftar pemandu berizin, dan benefit apa yang didapatkan oleh Bali dari pemasukan tiket tersebut (misal untuk perawatan fasilitas akses, kesejahteraan warga sekitar dll)," tulisnya.