Darurat Krisis Iklim dan Kehabisan Air Bersih, Presiden Maladewa Batalkan Rencana Relokasi Warganya

"Jika kita perlu menambah wilayah untuk tempat tinggal atau kegiatan ekonomi lainnya, kita bisa melakukannya," kata Muizzu kepada kantor berita AFP, berbicara dari ibu kota Male yang padat, yang dikelilingi tembok laut beton.

Ia menyambung, "Kami mandiri untuk menjaga diri kami sendiri."

Akankah penduduk Maladewa terpaksa pindah? Negara kecil Tuvalu bulan ini menandatangani kesepakatan untuk memberikan warganya hak untuk tinggal di Australia ketika tanah air mereka di Pasifik hilang di bawah lautan.

Namun, Muizzu mengatakan Maladewa tidak akan mengikuti jalur itu. "Saya dapat mengatakan dengan tegas bahwa kita tidak perlu membeli tanah atau bahkan menyewa tanah dari negara mana pun," kata Muizzu.

"Tanggul laut akan memastikan kawasan berisiko dapat "dikategorikan sebagai pulau yang aman", katanya.

Sekitar 80 persen wilayah Maladewa berada kurang dari satu meter di atas permukaan laut. Meskipun tembok-tembok seperti benteng yang mengelilingi pemukiman padat dapat menahan ombak, nasib pulau-pulau pantai yang dikunjungi wisatawan masih belum pasti. 

Pariwisata menyumbang hampir sepertiga perekonomian Maladewa, menurut Bank Dunia. Presiden sebelumnya, Nasheed Maumoon Abdul Gayoom, adalah orang pertama yang memperingatkan kemungkinan 'kematian suatu bangsa'. Ia memperingatkan PBB pada 1985 tentang ancaman kenaikan permukaan air laut yang terkait dengan perubahan iklim.

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB memperingatkan pada 2007 bahwa kenaikan suhu sebesar 18 hingga 59 sentimeter akan membuat Maladewa hampir tidak dapat dihuni pada akhir abad ini. Namun sekarang, lampu peringatan sudah berkedip merah.

Ketakutan Gayoom akan negaranya kehabisan air minum telah menjadi kenyataan, karena meningkatnya kadar garam merembes ke daratan dan merusak air yang dapat diminum. "Setiap pulau di Maladewa kehabisan air bersih," kata Menteri Lingkungan Hidup Maladewa Shauna Aminath, pada pekan lalu, ketika pemerintahan Muizzu mengambil alih kekuasaan.

Hampir seluruh dari 187 pulau berpenghuni di kepulauan ini bergantung pada pabrik desalinasi yang mahal, katanya kepada AFP. "Menemukan cara untuk melindungi pulau-pulau kami telah menjadi bagian besar dari upaya kami beradaptasi terhadap perubahan ini," kata Aminath.

Bisakah tanggul laut dan proyek reklamasi menyelamatkan Maladewa? Ibu kota Male, tempat sepertiga dari 380.000 penduduk negara tersebut tinggal di sebuah pulau kecil, adalah "salah satu wilayah terpadat di dunia" dengan 65.700 orang per kilometer persegi, menurut kementerian lingkungan hidup.

Tanggul laut raksasa sudah mengelilingi kota tersebut, namun Muizzu mengatakan ada potensi untuk diperluas ke tempat lain. Proyek reklamasi telah meningkatkan luas daratan negara ini sekitar 10 persen dalam empat dekade terakhir, dengan menggunakan pasir yang dipompa ke platform karang yang terendam, seluas total 30 kilometer persegi. 

Presiden Maladewa yang sekarang, Muizzu, seorang insinyur sipil lulusan Inggris dan mantan menteri konstruksi selama tujuh tahun. Ia memainkan peran penting dalam hal itu dan mengawasi perluasan pulau buatan Hulhumale.

Terhubung ke ibu kota melalui jembatan sepanjang 1,4 kilometer buatan Tiongkok, dengan blok menara yang menjulang tinggi di atas lautan biru. Hulhumale berukuran dua kali lipat luas Male dan merupakan rumah bagi sekitar 100.000 orang.

Namun kelompok lingkungan hidup dan hak asasi manusia memperingatkan bahwa, meskipun reklamasi diperlukan, hal itu harus dilakukan dengan hati-hati. Proyek reklamasi Maladewa seringkali mengabaikan peraturan lingkungan hidup.

Dalam laporannya baru-baru ini, Human Rights Watch (HRW) menuduh pihak berwenang gagal menerapkan peraturan lingkungan hidup mereka sendiri, dan mengatakan bahwa proyek reklamasi "sering kali terburu-buru" dan tidak memiliki kebijakan mitigasi yang tepat.

Hal ini memberikan contoh mengenai bandara di Kulhudhuffushi, dengan 70 persen hutan bakau di pulau tersebut "terkubur", dan proyek reklamasi di Addu yang merusak terumbu karang yang menjadi andalan nelayan. "Pemerintah Maladewa telah mengabaikan atau mengabaikan undang-undang perlindungan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kerugian lainnya terhadap masyarakat pulau," kata HRW.

Ahmed Fizal, ketua kelompok kampanye lingkungan Marine Journal Maldives (MJM), mengatakan dia khawatir politisi dan pengusaha melihat laguna dangkal sebagai lokasi reklamasi yang potensial untuk menghasilkan keuntungan cepat. "Harus ditanyakan berapa batasannya, berapa sebenarnya biaya reklamasinya?" ujarnya.​