Ahli Peringatkan Bencana Lingkungan di Gaza, Mulai dari Limbah Sungai hingga Udara Beracun

Khan Younis di Gaza selatan adalah rumah bagi sekitar 400 ribu penduduk sebelum perang. Sekarang, lebih dari satu juta orang tinggal di lahan seluas 21 mil persegi.

Ahmed Al-Astal, warga setempat berusia 58 tahun, bersyukur keluarganya masih hidup, setelah berbulan-bulan pemboman yang telah menewaskan lebih dari 20.000 orang hingga saat ini. Namun genangan air limbah di sekitar rumahnya telah memicu ketakutan baru.

"Nyawa cucu-cucu saya dipertaruhkan," kata Al-Astal.

Ahmed (4) dan Fatima (2) menghadapi ancaman jangka pendek berupa tenggelam di lautan air yang terkontaminasi ini dan ancaman jangka panjang berupa penyakit kronis. "Ahmed mengalami infeksi pernafasan dan saudara perempuannya mengalami ruam di sekujur tubuhnya, menurut dokter ini merupakan gejala penyakit kulit yang didapat dari lingkungan yang tercemar ini," kata Al-Astal.

Sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, Israel membatasi pasokan bahan bakar yang masuk ke Jalur Gaza. Hal ini turut melumpuhkan sebagian besar utilitas dan layanan. 

Kotamadya Khan Younis tidak mampu memompa limbah ke stasiun pengolahan di luar kota. Stasiun pengolahan limbah tidak berfungsi secara konsisten karena tidak ada bahan bakar untuk menggerakkan generatornya.

"Khan Younis hampir seluruhnya terendam air limbah," kata Al-Astal, yang, seperti ribuan warga lainnya, terpaksa pindah ke Al-Mawasi, sebidang tanah seluas 8,5 kilometer persegi di pantai Gaza, yang digambarkan lebih kecil dari wilayah London di Bandara Heathrow.​

Bom yang dijatuhkan di Gaza mencemari tanah dan persediaan air. Euro-Med Human Rights Monitor yang berbasis di Jenewa mengatakan Israel telah menjatuhkan 25.000 ton bom di Gaza, setara dengan dua bom nuklir.

Hal ini, menurut para ahli, sangat mencemari kualitas tanah dan udara. Mereka juga mencemari sumber daya air Gaza yang langka, yang menurut laporan PBB sebagian besar tidak layak untuk dikonsumsi manusia pada 2020.

Menurut kepala Otoritas Kualitas Lingkungan Palestina (PEQA) Nasreen Tamimi, dampak lingkungan dari perang di Gaza adalah "bencana besar", dan menambahkan bahwa penilaian lapangan lingkungan hidup yang komprehensif akan menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi melebihi semua prediksi.

"Mayat para korban yang tertimbun reruntuhan, limbah medis yang berbahaya, penutupan pabrik pengolahan dan desalinasi semuanya berkontribusi terhadap krisis yang terjadi saat ini," kata Tamimi, senada dengan peringatan PBB mengenai bencana kesehatan masyarakat yang akan terjadi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan peningkatan tajam infeksi saluran pernapasan akut, diare, kutu, kudis, dan penyakit lain yang menyebar dengan cepat. Tempat pembuangan sampah darurat meluap. Omar Matar, direktur Departemen Kesehatan dan Lingkungan di Kotamadya Khan Younis, mengatakan masuknya orang ke kota tersebut telah menciptakan krisis sampah.

"Lebih dari satu juta orang sekarang tinggal di ruang yang sama. Sampah padat yang dihasilkan per hari meningkat dari 150 ton menjadi lebih dari 450 ton. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah kota tidak dapat menangani peningkatan volume ini, terutama karena langkanya truk, ekskavator, dan pasokan bahan bakar," kata Matar.

Pemerintah kota hanya dapat memindahkan sampah tiga kali seminggu, tidak setiap hari seperti sebelum perang, tambahnya. Bahkan setelah dikumpulkan, Matar mengatakan bahwa sampah tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah sementara yang didirikan di dekat kawasan perumahan di sebelah barat Khan Younis.

Disebutkan, Israel sempat mengebom tempat pembuangan sampah utama di daerah Fakhari di sebelah timur Khan Younis awal bulan ini. Hal ini, katanya, menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan karena bau busuk, serangga, hewan pengerat, dan polutan.

Selain itu, lahan pertanian yang menampung pohon-pohon abadi seperti zaitun dan buah jeruk, atau tanaman ladang seperti sayur-sayuran, telah mengalami kerusakan yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan bulan lalu, Lawfare, sebuah publikasi multimedia nirlaba yang didedikasikan untuk menyediakan analisis non-partisan mengenai masalah hukum dan kebijakan, mengatakan "kerusakan tambahan yang proporsional secara hukum akibat senjata mematikan yang digunakan di wilayah berpenduduk sipil akan sangat tidak bermoral,” tambahnya sambil mengatakan bahwa serangan udara IDF dapat dianggap sebagai kejahatan perang.