Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menguak luas kawasan hutan Indonesia pada 2023. Ditanya sejauh mana kebijakan berhasil menahan laju deforestasi di Indonesia dan mewujudkan FOLU Net Sink 2030, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Hanif Faisol Nurofiq, menjawab bahwa itu tidak lepas dari penetapan kawasan hutan.
Di paparan hybrid "Refleksi KLHK Tahun 2023 : Harmoni Alam," Kamis (28/12/2023), Hanif menyebut bahwa total luas kawasan hutan di Indonesia ditetapkan mencapai 125,7 juta hektare atau 65,5 persen dari luas daratan. "Ini semua harus kita jaga dalam kondisi legal dan legitimate (sah)," sebut dia.
Ia memaparkan bahwa pada 2020, tata batas kawasan hutan berada di angka 88 juta hektare. Lalu, 2021, 2022, dan 2023, pihaknya mengklaim menyelesaikan "seluruh rangkaian tata batas (kawasan hutan) di angka 77,4 ribu kilometer, dengan potensi penetapan di angka 37 juta hektare."
Advertisement
Dengan demikian, kawasan hutan Indonesia pada akhir 2023 mencapai 125 juta hektare. "Insya Allah (pada) 2024,  tata batas kita selesaikan di angka 100 persen," imbuhnya. "Demi menunjang legalitas kawasan hutan, kita harus meningkatkan legitimasinya, termasuk melalui program Tanah Objek Reforma Agraria."
"KLHK mencatatkan target 4,1 juta hektare dan hari ini, kita telah merealisasikannya di angka 2,9 juta hektare yang telah didistribusikan Bapak Presiden (Jokowi) pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. "Jadi, sisa target 1,2 juta insya Allah kita akan kejar di tahun 2024."
Kendala dalam legitimasi kawahan hutan, menurut Hanif, karena harus ada pengokohan kegiatan masyarakat setempat. Ia mengklaim, "Ini yang kemudian jadi kendala utama karena menyebar dan diperlukan tenaga yang cukup besar."
Â
Laju Deforestasi di Indonesia
Terkait deforesiasi, Hanif menjelaskan, berkat Sistem Monitoring Hutan Nasional alias SIMONTANA, deforestasi turun sejak tahun 2019 dari 462,5 ribu hektare, kemudian "turun drastis" ke 115,5 ribu hektare pada 2020. "Di tahun 2021, (deforestasi menurut SIMONTANA) berada di angka 113,5 ribu hektare, dan pada 2022 jadi 104 ribu hektare," kata dia.
Kendati demikian, bukan berarti upayanya melonggar. Menurut catatan Global Forest Watch, dikutip dari situs webnya, Kamis, terdapat 594.277 peringatan deforestasi yang dilaporkan di Indonesia antara 10 hingga 17 Desember 2023, mencakup total 7,3 ribu hektare.
Pihaknya mencatat bahwa 1,5 persen di antaranya merupakan peringatan berkeyakinan tinggi yang terdeteksi sistem singel dan 0,22 persennya merupakan peringatan yang terdeteksi beberapa sistem.
Di kesempatan itu, Hanif juga membahas, dari sisi tata lingkungan, pihaknya telah membangun instrumen-instrumen yang akan ditetapkan 2024, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi daya dukung dan daya tampung pada tiga vokal area untuk dua skala: nasional dan provinsi.
Advertisement
Berpotensi Jadi Negara Adidaya Iklim
Bulan lalu, Duta Besar Inggris untuk RI Dominic Jermey menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi jadi negara adidaya iklim berbekal kekayaan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.
"Indonesia berperan penting dalam mencapai tujuan iklim global dan berpotensi jadi negara adidaya iklim," kata Jermey saat menyampaikan kuliah umum terkait hubungan bilateral Inggris-Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI. Yogyakarta, lapor Tim News per 18 November 2023.
Selain kekayaan keanekaragaman hayati, menurut Jermey, potensi Indonesia juga turut didukung ketersediaan sumber energi ramah lingkungan yang melimpah. Pemerintah Inggris, kata Jermey, memuji kepemimpinan Indonesia di G20 pada 2022 yang telah mengarusutamakan transisi energi ke dalam agenda pertemuan penting negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu.
Menurut dia, Inggris dan Indonesia akan terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor dan area terkait perubahan iklim. Karena itu, di hadapan para mahasiswa UGM, Jermey mengajak generasi muda Indonesia ikut mendukung peran aktif dua negara dalam mengatasi perubahan iklim global.
"Saya percaya bahwa suara dan aksi kalian sangat penting dalam mendukung kerja sama kami dengan Indonesia khususnya dalam mengatasi perubahan iklim," kata dia yang dilansir dari Antara.
Bertambahnya Spesies Berisiko Punah
Berbicara keanekaragaman hayati, Indonesia sebenarnya baru saja kehilangan satu spesies fauna. Ikan pari Jawa, yang diketahui hanya dari satu spesimen yang diambil pada 1862 di pasar ikan di Jakarta, telah secara resmi dinyatakan punah, menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) saat KTT iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Hilangnya salah satu kerabat ikan pari menandai "kepunahan pertama spesies ikan laut akibat aktivitas manusia," kepala Unit Daftar Merah IUCN, Craig Hilton-Taylor, mengatakan pada Radio Free Asia, dikutip 16 Desember 2023.
Penangkapan secara intensif dan tidak diatur, ditambah degradasi habitat pesisir akibat industrialisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan kepunahan ikan pari Jawa, menurut ketua penilai Julia Constance, kandidat PhD di Universitas Charles Darwin, Australia.
Secara global, jumlah spesies dalam Daftar Merah IUCN telah meningkat dari 150.388 jadi 157.190. 44.016, hampir dua ribu lebih banyak dari penghitungan sebelumnya, dianggap berisiko punah, menurut IUCN.
Selain ikan pari Jawa, spesies lain dalam daftar yang diperbarui termasuk penyu hijau, yang dikategorikan sebagai "terancam punah" di Pasifik Selatan Tengah dan "rentan" di Pasifik Timur.
Advertisement