Komnas Perempuan: Pembunuhan Perempuan di Indonesia 2023 Paling Banyak Dilakukan Suami Atau Pacar

Kasat Reskrim Polresta Malang Kompol Danang Yudanto menyatakan, tersangka melakukan tindakan tersebut secara sadar. "Berdasarkan hasil asesmen psikologis, tidak ada dugaan bahwasannya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, jadi apa yang dilakukan adalah dalam keadaan sadar,” jelasnya, Malang, Rabu, 3 Januari 2024, dilansir dari kanal Surabaya Liputan6.com.

Dari hasil penyelidikan, motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena jengkel akibat korban telah meninggalkan rumah sejak 5 Juli 2023 atau sekitar 5 bulan 25 hari. Dari kejadian tersebut pelaku menduga bahwa adanya dugaan pihak ketiga, tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan.

"Dari alat bukti yang kita sita ada dugaan bahwa mutilasi ini sudah direncanakan karena pelaku sudah menyiapkan beberapa kantong kresek berukuran besar yang kami temukan saat olah TKP yang kemungkinan digunakan untuk menghilangkan jasad korban," terang Kompol Danang.

Pada November 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memasuki usia ke-25. Momentum itu dirayakan dengan acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan yang mengambil tema "Satu Suara, Wujudkan Cita-Cita: Perempuan Indonesia Aman, Sentosa, Berdaulat" yang digelar di sebuah hotel di akarta Pusat, Rabu. 15 November 2023.

Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan, kisah perjalanan 25 tahun Komnas Perempuan bukan sekadar mengenai Komnas Perempuan. Namun, tentang semua pihak yang berjuang untuk menghadirkan kehidupan yang bebas dari kekerasan.

"Utamanya bagi perempuan yang menghadapi kerentanan khas akibat posisinya di dalam keluarga dan masyarakat, serta di mata negara," ungkap Andy di depan para hadirin.

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2023 yang dipublikasikan pada Maret lalu, data kekerasan terhadap perempuan yang tersaji menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, daya pencegahan dan penanganannya masih belum mengalami perubahan berarti.

Di tengah-tengah lonjakan laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan yang semakin masif dan kompleks, pada 2022 tercatat meningkatnya angka kasus kekerasan di ranah publik dan negara. Kondisi itu tidak dibarengi dengan kecepatan dalam penyikapan kasus juga minimnya perlindungan dan pemulihan.

Sementara itu kasus kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di berbagai ruang termasuk ruang siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, contoh, dan teladan seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, pejabat publik dan aparat penegak hukum.

Sepanjang 2022, terdapat beberapa kemajuan kebijakan berupa rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber dayamanusia dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan KBG baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Lahir dari Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan juga tumbuh menjadi lembaga nasional HAM yang dirasakan kepemimpinannya dalam melaksanakan mandatnya untuk mengupayakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. "Capaian yang diperoleh dalam 25 tahun ini dimungkinkan karena para pendiri menanamkan pondasi independen yang kuat dan mengakar pada Komnas Perempuan," tutur Andy.

Ada berbagai capaian Komnas Perempuan dapat dilihat secara nyata. Bahkan dengan adanya data Catahu, Komnas Perempuan bisa memperjuangkan banyak kemajuan, dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 2004 hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan 2022 lalu.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan yang menjadi acuan dalam UU TPKS adalah contoh dari konsep yang digagas sejak 2000. Dalam proses ini, Komnas Perempuan juga mengupayakan adanya integrasi pemulihan bagi setiap yang korban kekerasan.