Pajak Hiburan di Indonesia Naik, Benarkah Lebih Tinggi Dibanding Negara-Negara di Asia Tenggara?

“Saya tadinya mengundang ke sini, tapi ternyata hari ini belum ada konfirmasi, karena setiap Senin, kita buka peluang bagi seluruh pihak, termasuk media juga bagi pelaku parekraf untuk curhat sampai curcol kepada kita," tambahnya.

Sandi mengaku penyusunan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memuat aturan besaran pajak hiburan itu dilakukan terintegrasi di pemerintah. UU tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditentang masyarakat karena dinilai terlalu berpihak pada pengusaha.

"Ini muaranya UU Cipta Kerja yang diturunkan ke UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan diterapkan dua tahun setelah itu. Jadi memang ada jeda sekitar dua tahun untuk ada diskursus," terangnya tanpa menjawab apakah Kemenparekraf dilibatkan langsung dalam pembahasan pasal tersebut.

Sandi mengklaim pihaknya sudah mensosialisasikan soal itu sebelumnya. Ia sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha hiburan, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui program Kata Kreatif. Namun, isu tersebut diakui baru menjadi perhatian masyarakat saat UU tersebut berlaku.

"Seperti biasa kita harus menyampaikan ini sudah menjadi topik bahasan, tapi karena perhatian masyarakat dan netizen baru, makanya kita fasilitasi agar menjadi diskusi yang memberikan kontribusi," ujarnya. "Jangan sampai ada gelombang kesulitan diakibatkan oleh pajak yang timbul di awal tahun ini," imbuhnya.

Menurut Sandi, kondisi jasa hiburan di dalam negeri sudah mulai pulih. Namun, proses pemulihan masih di tahap awal. "Pemulihan ini ibaratnya bayi yang baru berjalan habis terkena sakit. Jadi, mari kita beri asupan gizi, kita berikan nutrisi sehingga bisa tegap berdiri, berjalan, dan berlari," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar pemerintah daerah tidak buru-buru menerapkan aturan baru pajak hiburan menurut pasal 58 UU HKPD. Pasalnya, sejumlah pihak, terutama pengusaha spa, sedang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keluhan kenaikan pajak hiburan juga datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Menurut Sekjen PHRI Maulana Yusran saat dihubungi Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa (16/1/2024), kalau hiburan tidak kompetitif, maka akan berdampak pada banyak aspek.

PHRI sendiri sudah mengatakan keberatan terkait besaran pajak tersebut. Hal pertama menurutnya dalam membuat kebijakan penetapan pajak tersebut, pemerintah tidak melibatkan dunia usaha dan tidak melihat kemampuan dari wajib pajaknya.

Di samping itu, persentase pajak tersebut di tiap daerah juga tidak bisa disamakan karena tiap wilayah pendapatan masyarakatnya pun berbeda. "Pajak tinggi itu biasanya untuk bisnis yang dibatasi ruangnya, tapi apakah bisnis hiburan akan dibatasi pemerintah? Padahal ini (bisnis hiburan) menyerap tenaga kerjanya banyak dan tidak membutuhkan spesial skill," Yusran mempertanyakan.

Kebijakan pajak tersebut pun dinilai besebrangan dengan keinginan pemerintah untuk bisa memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan bisnis hiburan di Indonesia saat ini masih mendapat konotasi "negatif" sehingga mendapat tekanan pajak yang besar, padahal menurutnya tidak selalu demikian.

Lebih lanjut, Yusran mengatakan bisnis hiburan seharusnya bisa dipandang secara positif. Kalau pun terdapat pelanggaran, maka permasalahannya ada di sisi pengawasan.