Klarifikasi Katering Penyedia Snack Pelantikan Petugas KPPS KPU Sleman yang Viral karena Dipotong Jadi Rp2,5 Ribu per Orang

"Harusnya kasih pernyataan yang lebih jelas dan tegas," kata seorang pengguna. Sementara yang lain mengaku prihatin pada pengusaha katering yang ikut disalahkan dalam masalah ini.

"Saya lebih percaya ke pihak katering soalnya mereka bawa nama baik. Kalo berani sedikit aja ngakalin porsi, kelas takziah aja udah dicacat, apalagi ini kelas KPPS bisa auto gulung tikar. Saya percaya katering lebih jujur dan yang paling terkambinghitamkan. Aemangat buat pengusaha katering, jangan drop," tulis warganet lain.

Seorang pengguna berbagi, "Semoga Shinta Catering semakin banyak yang order. Aamiin. Semangat ya kak. Saya langganan Shinta Catering dari jaman kakak saya nikah sampe saya nikah dan tetangga-tetangga di Tompeyan menggunakan jasa Shinta Catering🔥🔥🔥."

"Nah kan, enggak mungkin SC (Shinta Catering) begitu, secara dia salah satu katering besar di Jogja. Gak mungkin mematikan rejekinya sendiri 🙌," yang lain menimpali. "Harus diusut sampai tuntas," kata pengguna lainnya.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Sleman menyesalkan pihak vendor yang menyediakan konsumsi tidak pantas. "Kami, KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi makanan yang kurang 'pantas' dan menyesalkan pihak vendor yang mengingkari perjanjian," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Baehaqi, lapor Antara, dikutip Sabtu (27/1/2024).

Ahmad mengatakan, pihak sekretariat KPU Sleman melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga yang terdaftar dalam e-katalog. "Oleh pihak vendor ternyata di-sub-kan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman," ungkapnya.

Menurut dia, pihak vendor beralasan bila tidak di-sub-kan, mereka tidak mampu melayani calon anggota KPPS sebanyak 24.199 orang. "Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah (Rp)15 ribu, bersih sudah dipotong pajak, tapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp2,5 ribu," ucapnya.

Padahal, kata Ahmad, sebelum hari pelantikan, pihak vendor sudah menyampaikan kesanggupan dalam rapat terkait spesifikasi konsumsi dan bersedia melayani kebutuhan pertugas KPPS sesuai jumlah yang terlantik.

Ahmad mengklaim, "KPU Sleman sudah mengingatkan terkait potensi permasalahan melayani jumlah calon anggota KPPS terlantik yang tersebar di 86 kelurahan." Pihaknya juga mengaku sudah menegaskan bahwa pagu anggaran transportasi pelantikan anggota KPPS di KPU Kabupaten Sleman tidak ada.

"Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimbingan teknis (bimtek) anggota KPPS," ujarnya. Ahmad menyambung, atas kejadian tersebut, KPU Kabupaten Sleman memanggil vendor untuk menjelaskan secara rinci kejadian tersebut di hadapan sekretariat PPS/Jogoboyo.

"Penjelasannya bahwa vendor melakukan sub dalam pengadaan, jadi (konsumsi) tidak pantas tersaji," kata dia.

Atas kejadian tersebut, KPU Sleman akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberi sanksi berupa pemutusan kontrak pada pihak vendor karena telah mengingkari perjanjian. "KPU Sleman juga tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari," tandasnya.