Sukses

Sandiaga Uno: Pajak Wisata Rp150 Ribu untuk Bersihkan Sampah di Bali

Menparekraf Sandiaga Uno meminta sejumlah pihak untuk tidak mendiskreditkan wisatawan yang mengeluhkan kondisi sampah di Bali.

Liputan6.com, Jakarta - Keluhan demi keluhan kondisi lingkungan di Bali terus dilontarkan sejumlah wisatawan asing yang datang di media sosial jelang pemberlakuan pajak wisata. Contohnya, Dale Philip, turis asal Skotlandia yang merasa tertipu dengan air terjun viral yang ternyata banyak sampah.

Sebelumnya, seorang turis asal Inggris, Corrin, mengunggah keluh kesahnya saat berwisata di Bali. Ia menyoroti joroknya Pantai Kuta karena sampah di mana-mana. Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan bahwa pungutan sebesar Rp150 ribu itu akan dimanfaatkan menangani permasalahan sampah.

"Mulai tanggal 14 Februari kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 .000 khusus untuk menangani sampah. Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," ujar Sandiaga di Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 30 Januari 2024, dilansir dari Antara.

Ia menyebut seluruh pihak terkait harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Bali dapat menangani permasalahan sampah dengan baik. Ia pun menganggap keluhan turis-turis asing terkait sampah di Bali, khususnya di Pantai Kuta, sebagai suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk menangani destinasi wisata agar lebih bersih dan bisa lebih memberikan pengalaman yang mengesankan kepada para wisatawan.

"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali. Jangan dilihat ini adalah bentuk persaingan dengan destinasi lainnya. Tapi justru kita fokuskan bagaimana kita berbenah diri," kata dia.

 

2 dari 4 halaman

Musim Sampah di Pantai Kuta

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengungkapkan permasalahan sampah yang menepi di wilayah Pantai Kuta memang menjadi fenomena musiman pada bulan November-Januari. Ia mengklaim Pemkab Badung secara intensif sudah menyiapkan armada untuk terus menggencarkan pembersihan sampah tersebut.

Selain itu, pengelola pantai bersama pedagang-pedagang di sepanjang Pantai Kuta juga rutin membersihkan sampah setiap hari. "Kemarin bahkan Pak PJ Gubernur Bali memimpin langsung pembersihan pantai Kuta bersama jajaran TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya. Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah betul-betul menjaga destinasi wisata itu bersih, aman dan nyaman," ungkap dia.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyoroti kondisi Pantai Kuta yang terkesan kumuh meski sudah direvitalisasi Pemkab Badung. Pemandangan dari luar pagar tidak jelas, kios-kios juga kosong, ditambah persoalan sampah.

"Setelah kami masuk ke dalam lebih kumuh lagi kesannya, karena lingkungan yang telah ditata dengan sedemikian baik, kios-kios dibangun menggunakan kayu mahal yaitu kayu ulin, tetapi di belakangnya banyak tumpukan sampah," ungkap dia.

"Karena Pantai Kuta ini dikelola oleh desa adat, saya minta tolong ini dijaga dengan baik yang sudah dibuat bagus ini. Apalagi Bapak Bupati Badung sudah begitu luar biasa memikirkan Kuta, ini yang harus kita jaga, kawasan Kuta yang luar biasa, wajahnya Bali," kata Sang Made Mahendra Jaya.

3 dari 4 halaman

Uji Coba Aplikasi Love Bali

Sebelumnya, Bali menguji coba aplikasi pembayaran pungutan bagi wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing yang bernama Love Bali dengan target selesai pada akhir Januari 2024. Pemprov Bali menggandeng asosiasi maskapai penerbangan internasional (Barindo) untuk edukasi dan sosialisasi terkait pajak wisata yang berlaku bagi wisman yang datang langsung dari luar negeri maupun melalui wilayah lain di Indonesia.

"Kami sedang buatkan video tutorial tata cara pembayaran pungutan," kata Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini di Denpasar, Selasa, 23 Januari 2024, dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan asosiasi itu menaungi sejumlah maskapai penerbangan asing yang melayani penerbangan dari dan menuju Bali, termasuk maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia. Dari sosialisasi dengan asosiasi maskapai penerbangan tersebut, perusahaan penerbangan itu memberikan masukan perlu dibuatkan video berdurasi pendek sekitar dua menit.

Video berisi latar belakang dan tata cara pembayaran pungutan itu dapat ditayangkan pada layanan hiburan dalam kabin pesawat, sehingga diumumkan langsung kepada penumpang internasional yang merupakan warga negara asing (WNA). Ia berharap turis asing sudah mengakses laman Love Bali sebelum berangkat ke Bali atau minimal saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan wisman di Bali, baik melalui udara, laut atau darat. 

Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah prosedur baru ini akan menyebabkan antrean panjang di area kedatangan. Ada juga yang menilai para wisman yang awalnya ingin ke Bali, mungkin saja akan lebih memilih berwisata ke Thailand.

4 dari 4 halaman

Dikhawatirkan Bikin Turis Asing Lari

Dalam laman Love Bali yakni lovebali.baliprov.go.id atau mengunduh aplikasi Love Bali, wisman mengisi data di antaranya nomor paspor, nama, alamat surat elektronik atau e-mail, dan tanggal kedatangan. Mereka lalu memilih metode pembayaran yang terintegrasi dengan bank persepsi yakni BUMD, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, selaku bank yang mengelola kas pemerintah daerah di Pulau Dewata.

Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 tahun 2023 tentang tata cara pembayaran pungutan bagi wisman, metode pembayaran nontunai yang bisa digunakan melalui sistem Love Bali yaitu transfer bank, virtual account, QRIS. Setelah transaksi sukses, wisman akan diberikan bukti pembayaran secara digital.

Namun, rencana penerapan pajak wisata itu dikhawatirkan membuat calon turis asing kabur. Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah prosedur baru ini akan menyebabkan antrean panjang di area kedatangan. Ada juga yang menilai para wisman yang awalnya ingin ke Bali, mungkin saja akan lebih memilih berwisata ke Thailand. Namun, Menparekraf optimistis kebijakan baru itu tak akan terlalu memengaruhi minat wisman untuk berkunjung ke Bali.

"Sejak awal kita sudah tegaskan pungutan untuk wisman ini kan untuk menangani masalah sampah dan melestarikan budaya Bali. Kita ingin menerapkan pariwisata yang berkualitas terutama di Bali yang banyak dikunjungi wisman," terang Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 29 Januari 2024.