Warganet Tuding Kabar Karina aespa Pacaran dengan Lee Jae Wook Jadi Pengalihan Isu Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

Mengutip Koreaboo, warganet mencurigai bahwa berita Lee Jae Wook dan Karina aespa itu berkaitan dengan rencana Jepang merilis limbah cair dari bekas instalasi nuklir Fukushima Jepang ke laut. Pelepasan limbah nuklir di Jepang telah jadi salah satu isu yang paling diperdebatkan selama masa kepresidenan Yoon Suk Yeol yang semakin diperparah sikap presiden yang ramah terhadap Jepang.

"Saya mencari untuk melihat apa yang Dispatch tutupi, dan kami benar.," tulis seorang warganet. "Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini dengan Dispatch, Yoon Suk Yeol?" komentar yang lain.

Tahun lalu, saat Jepang membuang limbah nuklirnya ke perairan, sejumlah warga di Korea Selatan berunjuk rasa pada 26 Agustus 2023. Mengutip The Straits Times, 27 Agustus 2023, mereka menuntut pemerintah mengambil langkah atas kekhawatiran soal pelepasan air limbah radioaktif olahan Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak.

Jepang mulai membuang air dari pembangkit nuklir Fukushima di utara Tokyo ke laut pada 24 Agustus 2023, meski ada keberatan baik di dalam maupun luar negeri hingga komunitas nelayan yang khawatir tentang dampak lingkungan.

"Kami tidak akan segera melihat bencana seperti mendeteksi bahan radioaktif dalam makanan laut, tapi tampaknya tak terhindarkan bahwa pembuangan ini akan menimbulkan risiko bagi industri perikanan lokal dan pemerintah (Korea Selatan) perlu menemukan solusi," kata Choi Kyoung Sook dari kelompok Korea Radiation Watch yang mengorganisir demo.

Sebelumnya, istri Yoon Suk Yeol juga dikritik tajam rekan-rekan separtai suaminya lantaran video yang merekamnya menerima sebuah tas Dior dari seorang pastor berdarah Korea Amerika pada 2022 beredar viral. Mengutip Korea Times, 19 Januari 2024, isu tersebut jadi memanas setelah Voice of Seoul, saluran berita liberal berbasis YouTube, mengklaim bahwa ibu negara dihadiahi tas Dior senilai sekitar 3 juta won (sekitar Rp35 juta) dan pastor pada September 2022.

Mereka pun merilis rekaman video dari adegan tersebut. Video itu direkam diam-diam oleh pendeta menggunakan kamera yang disamarkan sebagai jam tangan. 

Sejumlah pendatang baru di partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengkritiknya. Dalam wawancara YouTube dengan penyiar JTBC pada 18 Januari 2024, anggota kepemimpinan sementara PPP Kim Kyung Yul mengatakan, Presiden Yoon Suk Yeol atau ibu negara harus "menyatakan posisi mereka" mengenai kontroversi tas tangan.

Ia lalu membandingkan Kim dengan Marie Antoinette, ratu Perancis di abad ke-17. "Meski ada beberapa kontroversi, presiden atau ibu negara setidaknya harus berbicara mengenai kontroversi tas untuk mengatasi sentimen publik," kata Kim.

"Revolusi Prancis adalah hasil dari kegaduhan publik atas kehidupan mewah Marie Antoinette dan privasinya yang tidak teratur. Tidak ada cara untuk membela ibu negara dari kontroversi ini. Satu-satunya pilihan adalah memohon belas kasihan masyarakat," sambung Kim lagi.

Presiden Yoon Suk Yeol saat ini sedang berusaha mempertahankan kekuasannya melalui pemilu yang akan digelar pada 10 April 2024. Dilaporkan Korea Times bahwa pemerintahan Yoon menyatakan akan mencabut pembatasan pembangunan di lahan seluas 339 kilometer persegi di dekat fasilitas militer di seluruh negeri untuk memungkinkan pembangunan regional yang lebih besar.

Sebagian besar zona ini berada di bawah pembatasan karena kedekatannya dengan pangkalan udara, seperti Pangkalan Udara Seoul di Provinsi Gyeonggi dan Pangkalan Udara Seosan di Provinsi Chungcheong Selatan. Pengumuman tersebut membebaskan beberapa wilayah utama di distrik Gangnam, Seocho, dan Songpa di Seoul dari pembatasan pembangunan.

Selain itu, beberapa kawasan mahal di Distrik Bundang, Seongnam, Provinsi Gyeonggi juga dimasukkan dalam zona bebas pembatasan, sehingga memicu ekspektasi pasar akan nilai real estat yang lebih tinggi. Pengumuman tersebut juga sejalan dengan janji Yoon pekan lalu bahwa pemerintah akan merevisi peraturan yang mengatur penggunaan lahan di kawasan yang dilestarikan untuk melindungi lingkungan, yang dikenal sebagai 'kawasan jalur hijau' di sini.

Pembebasan wilayah jalur hijau juga menuai kritik bahwa pemerintah mengambil kebijakan populis sebelum pemilihan umum, meski PPP yang berkuasa membantahnya. "Itu sesuai dengan prinsip Yoon mengenai pembangunan regional yang seimbang," kata juru bicara PPP, Rep. Jung Hee-yong.