Pelaku UMKM Termasuk PKL Wajib Daftar Sertifikasi Halal per 18 Oktober 2024, Bagaimana Caranya?

Hingga saat ini, program SEHATI sudah dimanfaatkan hampir 2 juta UMKM. "Capaian sudah lumayan, lebih kurang ada 2 jutaan di 2024 ini, tahun 2023 itu hampir 1,5 juta yang sudah daftar," sebut Aminah.

Aminah menegaskan bahwa tidak akan ada penundaan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya per 18 Oktober 2024 akan dikenakan dua jenis sanksi dari BPJPH.

"Yang pertama adalah pemberian informasi atau teguran secara lisan atau tulisan. Yang kedua adalah produknya tidak boleh beredar," sebut Aminah.

Sanksi ini berlaku untuk semua pelaku usaha, dari yang besar hingga pedagang kaki lima dan gerobak serta berlaku pula untuk pelaku usaha luar negeri. Hal ini sesuai dengan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha makanan dan minuman, mulai dari pedagang bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta pedagang produk hasil sembelihan dan pemilik jasa penyembelihan diwajibkan memiliki sertifikat halal per 18 Oktober 2024.

Setelah kewajiban sertifikasi halal untuk semua pelaku usaha diberlakukan, ia menyatakan para calon pendaftar wajib membayar sendiri. BPJPH sudah memiliki sistem yang siap untuk menghadapi pendaftar dan pengawasan ke depannya, sebut Aminah.

"Kalau di tanggal 18 Oktober 2024 itu, semuanya mendaftar secara serentak, sistem dipastikan sudah siap," tuturnya ketika ditemui pada acara "Penyerahan Sertifikat Halal BPJPH Kementerian Agama atas Komitmen McDonald’s Indonesia." Kamis, 14 Maret 2024, di Salemba, Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan bahwa BPJPH sudah bekerja sama dengan 64 Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal (LP3H) di seluruh Indonesia untuk membantu proses verifikasi produk. Hasil pengecekan yang didapat dari LP3H akan dijadikan rekomendasi saat sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perihal pengawasan, Aminah mengatakan mereka akan diawasi secara berkala dengan dua sistem. Pertama, lewat Tim Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) yang berasal dari kementerian/lembaga terkait. Ia menyebut anggotanya sekitar 300 orang.

"Kita juga akan melakukan surveillance. Surveillance ini adalah melihat konsistensi pelaku usaha dalam penerapan produksi halal, itu bisa setahun sekali bisa dua tahun sekali. Tapi kalau pengawasan lewat JPH itu, bisa tiga bulan sekali bisa enam bulan sekali tergantung kebutuhan," jelas Aminah.

Berbanding terbalik dengan keputusan BPJPH yang tidak akan menunda pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Hanung Harimba Rachman meminta agar kebijakan sertifikasi halal untuk UMKM ditunda, lantaran banyak pelaku usaha yang belum siap.

Dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com, Hanung menilai jika kebijakan tersebut dipaksa untuk diterapkan, semua UMKM belum pasti mengantongi sertifikat halal tersebut sampai pada batas waktu yang ditentukan, apalagi melihat banyaknya jenis produk yang bisa dimiliki oleh satu UMKM. Sedangkan, rata-rata sertifikasi halal dikeluarkan hanya untuk 200 produk per tahun.

Hanung mengusulkan untuk melakukan sertifikasi halal dimulai bertahap dari hulu, yaitu pada lini bahan baku. Sertifikasi halal dapat dimulai dari tempat-tempat penyembelihan atau produsen bahan mentah, sehingga produk turunannya pun bisa dipastikan halal, sebut Hanung.

Kata Hanung, bahkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah beberapa kali membahas dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar kebijakan tersebut ditunda.