Program Mudik Minim Sampah Masuk Tahun ke-7, Perilaku Pemudik Buang Sampah di Rest Area Masih Jadi PR

Menurut Novrizal, perubahan perilaku harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat tentang sampah. Di samping, pemerintah dan pemangku kepentingan juga menyiapkan fasilitas pengolahan sampah yang memadai serta petugas yang terus memonitor dan mengingatkan pemudik untuk mengubah kebiasaan buruknya.  

"Memang secara kualitatif kalo kita lakukan evaluasi, ini yang memang kita fokuskan terkait dengan perubahan perilaku ini sebenarnya," ujarnya. 

Novrizal menyampaikan bahwa tujuan besar dari program ini adalah membangun mudik yang punya kultur dan punya peradaban yang modern. "Tahun ketujuh ini ada sesuatu yang baru sehingga Mudik Minim Sampah ini menjadi integral dari mudik nasional. Artinya, isu Mudik Minim Sampah itu sama pentingnya juga dengan isu keselamatan. Jadi, minim sampah juga menjadi perhatian utama sekarang," ucapnya.

Banyak pihak terlibat dalam kampanye Mudik Minim Sampah tahun ini, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian. Rosa menambahkan bahwa peningkatan kesadaran soal sampah bukan hanya ditujukan pada masyarakat umum, tetapi juga jajaran pemerintah sendiri. Ia menyebutkan polisi, salah satunya, yang sebagian berinisiatif akan menindak tegas pemudik yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

KLHK menyebar beberapa imbauan untuk para pemudik agar perjalanan mudik tidak menambah masalah sampah, di antaranya membawa kantong belanja, botol minum dan wadah makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai (seperti kantong belanja plastik, sedotan plastik, wadah styrofoam, dan lain-lain). Selain itu, ambil makanan secukupnya dan selalu habiskan makanan. Ketiga, letakkan sampah di wadah yang sesuai (pilah sampah).

"Jenis sampah yang paling banyak sih makanan ya. Seperti juga yang dari total sampah nasional itu makanan," ujar Rosa kepada Tim Lifestyle Liputan6.com ketika ditanya jenis sampah apa yang terbanyak ketika mudik.

Panduan Mudik Minim Sampah untuk Pengelola Fasilitas Publik (Rest Area, Terminal Bus, Bandara, Stasiun Kereta, Pelabuhan, Tempat Wisata) juga diatur oleh KLHK. Beberapa panduannya sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan kampanye minim sampah.

2. Menyediakan wadah sampah terpilah.

3. Melakukan pengelolaan sampah lebih lanjut dari sampah yang sudah dikumpulkan.

4. Melakukan koordinasi dengan pemda setempat.

Agar program berjalan lancar, KLHK meminta kepada Pemda untuk membentuk Satuan Petugas (Satgas) dalam mengawal sampah selama mudik lebaran 2024. Satgas itu dibentuk agar mereka terkonsentrasi untuk memantau, mengawasi, dan juga menarik sampah. Dengan begitu, rotasinya untuk pengambilan sampahnya itu bisa terawasi.

"Kadang-kadang kalau misalnya bukan acara mudik kan mungkin pagi hari, tapi karena adanya mudik, bisa sehari tiga kali atau empat kali karena banyak sampah yang kemudian dibuang oleh si pemudik," kata Rosa.

Bagi Pemda yang tidak membentuk Satgas, tidak akan dikenakan sanksi. Namun, Rosa mengimbau kepada para Pemda untuk hati-hati karena akan ada sanksi sosial.

"Memang tidak ada sanksi, tapi kayaknya sanksi sosial di medsos diberitain sama wartawan jauh lebih mengecam dari sanksi," ujarnya. "Ini juga nanti akan sampaikan ke Pemda bahwa kalian harus berhati-hati, sanksinya nggak ada, tapi sanksi sosialnya di media sosial."

KLHK juga mengaku sudah mengedarkan Surat Edaran Menteri LHK No. 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idulfitri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.