Thailand Ajak 5 Negara Asia Tenggara Terapkan Skema ala Visa Schengen demi Capai Target 80 Juta Wisman per Tahun

Kamboja dan Laos juga menawarkan e-visa atau visa pada saat kedatangan selama 30 hari, sementara Vietnam menawarkan bebas visa tinggal selama 45 hari dan Malaysia menawarkan 90 hari. Turis Eropa harus mengajukan permohonan visa turis Myanmar selama 28 hari secara online.

Pakar perjalanan regional mengatakan skema baru apapun seharusnya memberikan visa selama 90 hari, yang berarti wisatawan akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu di setiap negara yang mereka pilih untuk dikunjungi. Namun, implementasi sebenarnya dari proses tersebut mungkin tidak begitu jelas.

Di Asia Tenggara, hal ini mungkin merupakan proses yang lambat, karena perjanjian bilateral membutuhkan waktu untuk diselesaikan dalam dunia politik yang seringkali rumit. Pemerintah Thailand pun membuat berbagai perubahan kebijakan visa internasional.

Minggu ini, pihak berwenang Thailand mengungkapkan bahwa mereka berencana menghapus persyaratan visa dengan Australia. Meskipun tanggalnya belum ditentukan, perjanjian tersebut kemungkinan akan memperkuat kesepakatan perdagangan antara kedua negara serta meningkatkan pariwisata. 

Pada Maret 2024, Tiongkok dan Thailand memperkenalkan sistem masuk bebas visa yang saling menguntungkan, yang berarti warga negara dapat melakukan perjalanan antara kedua negara untuk masa tinggal hingga 30 hari. Sejak diberlakukan, pemesanan perjalanan dari kedua negara meningkat.

Kebijakan tersebut menyusul penerapan serupa pada November 2023, di mana pengunjung India juga dapat melakukan perjalanan ke Thailand tanpa mengajukan visa. Langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi lebih banyak diskusi yang berfokus pada visa dalam waktu dekat.

Hal ini tentu saja berjalan baik bagi Thailand, yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan internasional selama kuartal pertama tahun 2024, dan menyambut lebih dari sembilan juta orang. Wisatawan Tiongkok sekitar 1,7 juta, menyumbang jumlah pengunjung terbesar ke Thailand, diikuti oleh wisatawan dari Malaysia, Rusia, Korea Selatan, dan India.

Sebelumnya sempat ramai soal kebijakan pajak pariwisata yang mulai dikenakan turis asing yang berkunjung ke Bali pada 14 Februari 2024. Para pengamat menilai kebijakan ini bisa membuat turis lebih memilih negara seperti Thailand dibanding Indonesia.

Salah satu sebabnya, Thailand malah menurunkan biaya wisata bagi pengunjung. Pihaknya memutuskan memotong pajak dan tarif alkohol dalam upaya menurunkan biaya hiburan malam yang populer di kalangan wisman. Menanggapi perihal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis kebijakan baru itu tak akan terlalu memengaruhi minat wisman untuk berkunjung ke Bali.

"Sejak awal kita sudah tegaskan pungutan untuk wisman ini kan untuk menangani masalah sampah dan melestarikan budaya Bali. Kita ingin menerapkan pariwisata yang berkualitas terutama di Bali yang banyak dikunjungi wisman," terang Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jalarta, Senin, 29 Januari 2024.

"Mungkin yang hanya melihat dari segi ongkos menganggap lebih murah ke Thailand tapi rasanya itu tak akan terlalu berpengaruh, apalagi secara geografis wisman dari Ausralia lebih dekat ke Bali dan selama ini memang banyak yang datang ke Bali," lanjutnya. Sandiaga menambahkan, pajak wisata ini juga diharapkan bisa mendatangkan wisman yang lebih berkualitas, sehingga tidak hanya memperhitungkan segi kuantitas.