3.000 Desa Wisata Didampingi Pengajuan Sertifikasi Halal, BPJPH Peringatkan Sanksi Terberat Bila Pengusaha Mamin Sengaja Lalai

Sandiaga juga mengapresiasi BPJPH yang telah berusaha berkolaborasi dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah soal Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di desa wisata. Ia menambahkan bahwa usaha ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim di dunia.

Di lain sisi, Florida Pardosi selaku Direktur Tata Kelola Destinasi menambahkan, "Direktorat Tata Kelola Destinasi telah menyampaikan sekitar 3.989 atau hampir empat ribu desa wisata yang sudah diverifikasi di Jadesta yang setelah itu akan dicarikan pendamping P3H (Pendamping Proses Produk Halal) oleh BPJPH."

Florida juga menyampaikan bahwa pemilihan 3.000 desa wisata ini dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan P3H dari BPJPH. Florida berharap dengan kolaborasi ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen atas kesehatan dan keamanan pangan, dan membuka peluang kerja sama dengan mitra-mitra strategis dan tentunya dapat menjangkau wisatawan yang lebih luas, tuturnya.

Hal ini sejalan dengan tujuan Kemenparekraf yang membidik posisi pertama dalam hal destinasi wisata muslim dunia, tambah Sandi. Sebelumnya, pada 2023, Sandi mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dalam Global Muslim Travel Index.

Dalam kesempatan yang sama, Sandi juga mengungkapkan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), terutama pelaku usaha makanan dan minuman, yang terdaftar untuk mengurus sertifikasi mereka ke BPJPH sebelum ambang batas pendaftaran 17 Oktober 2024.

"Kami terus berkomitmen dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh pelaku parekraf untuk patuh terhadap tahap pertama (pendaftaran sertifikasi halal) ini," sebut Sandi.

BPJPH tengah menjalankan regulasi wajib halal untuk makanan dan minuman tahap pertama yang sudah diluncurkan sejak 17 Oktober 2023. Tahap pertama tersebut akan disusul dengan wajib sertifikasi halal untuk bidang produk lain. 

Kewajiban sertifikasi halal tersebut sesuai dengan amanat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Aqil menegaskan bahwa sertifikasi halal ini bukan semata-mata isu agama meskipun terminologinya berasal dari agama Islam. Ia menjelaskan bahwa halal kini sudah jadi standar, terutama dalam hal makanan dan minuman.

"Dalam konteks ini juga halal itu berkelindan dengan kebersihan, jadi soal kesehatan, mutu, dan kualitas sebuah produk," sebut Aqil.

Di luar itu, sertifikasi halal produk nyatanya juga berdampak pada daya jual dan daya tarik untuk pembeli. Aqil mengungkapkan bahwa sertifikasi halal bisa berpengaruh pada aspek bisnis, branding, dan marketing suatu produk.

Ia juga menyatakan bahwa sertifikasi halal yang tengah diperjuangkan oleh lembaganya adalah bentuk ikhtiar untuk mempertahankan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor satu di dunia pada tahun lalu. Selain itu, Aqil menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sudah menguasai lini produsen produk halal dunia di antara negara-negara OKI lainnya.

"Kita akan mendukung top 30 perusahaan-perusahaan dunia khususnya dari negara-negara OKI, supaya perusahaan yang memproduksi produk-produk halal itu, 15 perusahaannya itu berasal dari Indonesia," jelas dia.