Green Leadership dan Arti Pentingnya bagi Indonesia

Indonesia memiliki Program Green Leadership yang diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya perspektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Founder Green Leadership Indonesia sekaligus Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, menyampaikan bahwa kegiatan Green Leadership Indonesia merupakan satu proses yang panjang bagi para leader karena mereka belajar bersungguh-sungguh selama enam bulan mulai dari membangun karakter individunya, berbagai keterampilan, wawasan, kemudian mereka juga mencoba melakukan analisis hal-hal yang substantif dan struktural mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

"Saya berpesan kepada para leaders bahwa hari ini anda diwisuda, tugas berat menanti di depan. Anda adalah para leaders, saat ini sedang mengikuti proses pendidikan, tetapi setelah pulang, anda akan jadi pemimpin dimanapun anda berada, apapun profesi yang anda tekuni, lakukan sepenuh hati karena masa depan Indonesia ada pada anda semua," ujarnya dalam acara wisuda GLI angkatan ketiga pada Senin, 4 Maret 2024.

Dalam acara Festival Pengendalian Lingkungan Hidup 2024 yang diselenggarakan pada Selasa, 23 April 2024, Siti Nurbaya menyebutkan bahwa belajar mengenai isu lingkungan, bukan hanya tugas kementerian atau pemerintah saja, namun semua lapisan.

"Mengapa isu lingkungan penting untuk dipelajari, karena banyak titik belok yang dilakukan bersama dalam rangka memperbaiki atau dalam perbaikan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Ini semua tidak bisa dilakukan oleh KLHK saja tanpa dukungan dari segala multi-stakeholders," ujarnya.

Siti juga berpesan kepada seluruh jajarannya agar terus menjadi organisasi pembelajaran yang memiliki karakteristik seperti ilmu pengetahuan, inovasi, refleksi diri dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman.

"Sebagai organisasi pembelajaran, harus terus mampu menjaga keberlanjutan, untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti kebakaran hutan, dan sebagainya," ungkapnya. "Saya mewajibkan kepada seluruh jajaran kementerian untuk tidak ada disfungsi program kerja. Ke depan, seluruh jajaran birokrasi harus sesuai fungsinya yaitu melaksanakan keberlanjutan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Siti juga memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, menurutnya masih ada 'PR' besar terkait dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Desentralisasinya menurut saya kurang kenceng-kenceng banget. Sebetulnya regulasinya udah ada, tapi kita perlu kencengin lagi, kenapa? Karena kita pahami bersama, bahwa persoalan urusan lingkungan, itu dampak eksternalitasnya justru ada di bawah, di kabupaten/kota, di masyarakat. Maka seluruh instrumen yang memungkinkan, justru perlu dioptimalkan," jelasnya.

Selain itu, Siti juga menggarisbawahi soal longterm knowledge. Dia mengatakan bahwa pengetahuan kita tidak boleh berhenti dan harus berkelanjutan. Terakhir adalah soal penerapan green leadership di segala strata pembinaan dan di segala elemen masyarakat.

Dalam acara wisuda GLI angkatan dua, Siti menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam green leadership, yakni:

1. Tidak berpikir untuk sendiri (selflessness), kepentingan publik dan tidak berbuat dalam rangka memperoleh keuntungan material untuk dirinya sendiri, keluarga atau teman-temannya;
2. Integritas (integrity), tidak terikat pada ikatan diluar  kantor  dalam bentuk ikatan finansial maupun  kewajiban lainnya yang  dapat mempengaruhi didalam menjalankan kewajibannya;
3. Obyektif (objectivity) dalam melaksanakan urusan publik termasuk dalam hal perjanjian publik, kontrak kerja dengan berbagai pihak serta dalam merekomendasikan  untuk penghargaan dan hukuman harus berdasarkan sistem merit;
4. Accountability, akuntabel dalam keputusannya serta langkah-langkah di lapangan dan kesiapan dalam menerima pendalaman, pemeriksaan ataupun gugatan publik;
5. Openness,  terbuka sedapat-dapatnya tentang semua keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang diambil beserta alasan-alasannya dalam memutuskan. Menjaga informasi hanya dalam situasi dimana masyarakat luas menghendaki dengan permintaan dan pertimbangan yang jelas;
6. Honesty, pegawai harus jujur menyampaikan kepentingannya terkait dengan kewajiban publik dan dalam mengambil langkah penyelesaian konflik dengan selalu melindungi kepentingan publik; dan
7. Leadership, perlunya kepemimpinan untuk selalu mendorong keenam prinsip tersebut dengan contoh-contoh keteladanan.