Pertama di Dunia, Venesia Terapkan Tiket Kunjungan Harian Seharga Rp87 Ribu Mulai 25 April 2024

Wali Kota Venesia berjanji bahwa sistem baru ini akan diterapkan dengan sedikit sentuhan dengan 'kontrol yang sangat lembut' dan 'tanpa antrian', menolak spekulasi bahwa kota tersebut akan memasang penghalang atau pintu putar di jalan-jalan. Petugas pengendali akan ditempatkan di dalam dan sekitar pintu masuk utama kota, terutama stasiun kereta Santa Lucia, dan memeriksa langsung pengunjung.

Wisatawan yang tidak memiliki tiket akan diminta untuk membelinya pada saat kedatangan, dengan bantuan operator lokal. Namun, mereka juga bisa menghadapi risiko denda mulai dari 50 hingga 300 euro.

"Biaya Akses Venesia" hanya menargetkan wisatawan harian yang memasuki kota tua antara pukul 08.30 hingga 16.00, dengan pengecualian wisatawan yang menginap di hotel, anak di bawah umur di bawah 14 tahun, dan penyandang disabilitas. Untuk saat ini, tidak ada batasan jumlah tiket -- diunduh dalam bentuk kode QR dari situs web (https://cda.ve.it/en/), didistribusikan setiap hari.

Pada 2021, Venesia melarang kapal pesiar besar yang mengangkut ribuan penumpang harian setiap harinya bersandar di kota mereka dan mengalihkan rute mereka ke pelabuhan industri yang lebih jauh. Pemerintah juga memberlakukan pajak bagi pengunjung yang bermalam.

Venesia, yang tersebar di lebih dari 100 pulau kecil dan pulau kecil di timur laut Italia, dianggap sebagai salah satu kota terindah di dunia. Badan Kebudayaan PBB (UNESCO) mendaftarkan kota dan lagunanya sebagai situs warisan dunia pada 1987, menyebutnya sebagai "mahakarya arsitektur yang luar biasa".

Namun, UNESCO tahun lalu mengancam untuk memasukkan Venesia ke dalam daftar warisan budayanya dalam bahaya, dengan alasan pariwisata massal dan juga kenaikan permukaan air yang disebabkan oleh perubahan iklim. Venesia baru lolos dari ancaman itu setelah pemerintah setempat menyetujui sistem tiket baru.

Ide tersebut telah lama diperdebatkan, namun berulang kali ditunda karena kekhawatiran bahwa hal tersebut akan sangat mengurangi pendapatan wisatawan dan membahayakan kebebasan bergerak. Dalam perdebatan mengenai rencana tersebut pada September 2024, anggota dewan oposisi menganggap tindakan tersebut sebagai konsesi yang dibuat secara tergesa-gesa kepada UNESCO dan tidak akan berdampak apa pun.

"Lima puluh euro mungkin bisa menghasilkan sesuatu," kata Gianfranco Bettin, salah seorang oposisi.

Dari dalam negeri, beredar kabar pemerintah bersiap menarik iuran atau dana pariwisata lewat tiket pesawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengakui ada rencana rapat oleh pemerintah yang membahas soal dana pariwisata berkelanjutan.

"Memang ada rapat pembahasan rencana untuk dana pariwisata berkelanjutan," ungkap Sandiaga Uno dalam jumpa pers Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara daring di Jakarta, Senin, 22 April 2024. 

Meski begitu, Sandiaga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat karena belum ada keputusan. Pasalnya, sampai saat ini tiket pesawat masih terbilang mahal, termasuk berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.

"Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," ucapnya.

Meski begitu, pihaknya terus mengkaji dana pariwisata tersebut. Dana tersebut, lanjut dia, bakal dimanfaatkan dalam tujuan promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional.