AirAsia Kembali Gelar Promo Tiket Pesawat ke Luar Negeri Mulai Rp1, Mana Saja Rutenya?

Masih terkait tiket pesawat, pengamat penerbangan Alvin Lie mengkritik rencana pemerintah terkait pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Dia menilai, kebijakan tersebut justru akan membuat harga tiket pesawat menjadi lebih mahal

"Ada Menteri yg gemar teriak bhw Harga Tiket Pesawat Mahal. Menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan bebankan Iuran Pariwisata utk dititipkan pada harga tiket pesawat. Konsumen taunya harga tiket yg naik, padahal uangnya bukan ke airline. Piye tho iki?" tulis Alvin melalui akun X @alvinlie21.

Ia juga membocorkan soal undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Hal itu diyakini sebagai pangkal wacana dana pariwisata.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa saat ini dalam tahap kajian awal dan diskusi yang melibatkan berbagai sektor. Odo mengatakan, kajian tersebut tentunya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dan sosial.

"Selain itu, kajian turut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target pergerakan wisatawan nusantara," ujar Odo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 23 April 2024, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com. Pemerintah menargetkan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25 sampai 1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp3.000,78 triliun. 

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat karena belum ada keputusan. Menparekraf mengakui sampai saat ini tiket pesawat masih terbilang mahal termasuk berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.

Sandi juga mengakui banyak keluhan dari masyarakat yang memprotes mahalnya penerbangan domestik, bahkan melampaui harga tiket ke luar negeri. Padahal Kemenparekraf gencar menyerukan agar berwisata di Indonesia saja. "Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," ucapnya. 

Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas. Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas berlandaskan pada empat pilar, yaitu daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi. 

"Berbagai kebijakan terkait pariwisata berkualitas bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045," kata Odo.

Terkait dana pariwisata, Menparekraf menjelaskan bahwa itu akan dimanfaatkan untuk promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional. Soal iuran kepariwisataan, dirinya memastikan iuran itu bakal dilaporkan secara transparan.

"Transparansi tentu harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparansi dan fully disclosure, dan akan kelola dengan transparan," terang Sandi.

"Kita wajibkan melakukan laporan dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket pesawat," sambungnya. Hingga kini, pembahasannya masih berlangsung dan mengumpulkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana serta besaran dana yang dimaksud.

Sementara, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengkritik rencana untuk pengembangan pariwisata tersebut. Tulus menilai, jika pemerintah memaksakan penerapan rencana iuran melalui tiket pesawat tersebut tergolong tindakan pungli.

"Kalau ini dipaksakan bisa dikategorikan sebagai pemaksaan pada masyarakat sebagai penumpang pesawat, alias pungli," kata Tulus kepada Merdeka.com di Jakarta, Selasa, 23 April 2024.

Tulus menjelaskan bahwa penumpang moda angkutan pesawat tidak hanya diisi oleh turis domestik maupun asing.  Selain itu, rencana pungutan melalui tiket pesawat tersebut berpotensi untuk menaikkan harga jual tiket pesawat yang saat ini sudah mahal yang berpotensi makin merugikan masyarakat.