SPK: Mayoritas Dosen Terima Gaji Bersih Kurang dari Rp3 Juta, Dosen Swasta Bahkan Hanya Rp2 Juta

Dalam acara yang juga diisi oleh Guru Besar Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Kosuke Mizuno dan SINDIKASI tersebut, dibacakan lima poin tuntutan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan. SPK juga merekomendasikan kebijakan untuk mengangkat kesejahteraan dosen dan tenaga pengajar di Indonesia.

SPK dalam rilis persnya menuntut peningkatan gaji pokok dosen, terutama bagi mereka yang berstatus PNS, yang harus dinaikkan secara substansial agar setara dengan profesional lain dengan kualifikasi serupa. Lalu, mendorong formulasi upah berdasarkan kelayakan per wilayah (UMR) untuk memastikan keadilan dan kecukupan di seluruh Indonesia.

SPK juga menuntut diadakannya evaluasi ulang beban kerja yang diberikan kepada dosen dan tenaga pengajar, termasuk soal tridarma perguruan tinggi yang dianggap belum proporsional dengan upah yang diberikan. SPK menilai diperlukannya pemberdayaan dan transparansi di tingkat lembaga untuk memastikan institusi pendidikan tinggi akuntabel dalam pengelolaan sumber daya, termasuk memberikan jaminan bagi dosen dan mengorganisir dan menegosiasikan upah.

Hal yang terpenting adalah soal perubahan kebijakan, dengan undang-undang dan regulasi pendidikan nasional harus direvisi untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas terkait upah dan kesejahteraan dosen.

"Kami mendorong revisi substansial dari kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan staf akademik, memastikan bahwa kompensasi dan kondisi kerja mereka adil, kompetitif, dan kondusif untuk pendidikan dan penelitian berkualitas tinggi," tutup Fajri.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Dikutip dari kanal News Liputan6.com, Jumat, 3 Mei 2024, Jokowi mengatakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dan adaptif dari zaman ke zaman.

"Dari zaman Ki Hajar Dewantara hingga era digital saat ini, pendidikan terus berkembang & adaptif," kata Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi, Kamis, 2 Mei 2024.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga semangat memajukan pendidikan terus berkobar dalam setiap inisiatif dan teknologi yang kita kembangkan," tutur dia.

Selain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul), pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Puan juga menyoroti infrastruktur pendukung pendidikan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.

"Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini," sebut Puan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, masih banyak tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut dia, capaian sistem pendidikan Indonesia saat ini masih belum terlalu menggembirakan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya kemampuan dasar siswa dalam bidang literasi, sains, dan matematika, masih belum tuntasnya persoalan kesejahteraan guru, hingga sempitnya akses pendidikan tinggi di tanah air.

"Ironisnya berbagai tantangan besar tersebut terkesan dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat top down dan mempersempit keterlibatan masyarakat sipil di bidang pendidikan," katanya.