Jelajahi Zona Kuliner Ramah Muslim di Labuan Bajo, Jadi yang Pertama di Indonesia Timur

Awalnya, Jefri menyebut, pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UMKM Daerah Kabupaten Manggarai Barat menginformasikan padanya bahwa tim LPPOM MUI Provinsi NTT akan datang untuk survei. "Satu minggu sebelumnya, kami dibuatkan grup dan berkomunikasi di sana," ucapnya.

"Sebagai orang non-Muslim," ia menambahkan. "Saya banyak bertanya tentang berbagai persyaratannya, dan dalam prosesnya, kami dibantu pihak dinas. Setelah itu, tim auditor datang langsung untuk survei, melihat bahan mentah, proses pembuatan, sampai disajikan ke pelanggan."

Proses sertifikasi halal memakan waktu sekitar sebulan, menurut Jefri. Pengusaha lain, Yolanda Priska Yoviaal, yang berbisnis sajian makanan laut, juga ikut mengajukan sertifkat halal. Terkait tantangan dalam prosesnya, ia mengungkap, "Pembaharuan NIB dan pengisian berkas melalui tautan agak susah karena jaringan (internet) tidak terlalu bagus."

Kedainya cukup ramai saat disambangi pada Rabu malam. Ia berbagi, "Saya dengar dari konsumen, mereka tertarik makan di tempat saya karena pelayanannya ramah, makanan enak, dan harganya jelas tertera bersama menu."

Harga minuman jus di sini dibanderol mulai dari Rp30 ribu, sementara makanan lautnya dihargai mulai dari Rp50 ribu. Anda bisa menikmatinya di area makan yang berada tepat di tepi laut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengatakan bahwa sertifikasi halal di kalangan UKM lokal akan memperkuat karakteristik wisata Labuan Bajo. "Kami mendukung sertifikasi halal di kalangan UKM. Dengan begitu, semoga Labuan Bajo jadi destinasi wisata yang ramah untuk semua pengunjung," kata dia.

Mengamini narasi itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia H. Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa halal bersifat universal pada semua kalangan, bahkan telah jadi gaya hidup, karena makanan halal berarti aman dan sehat. "Makanan halal akan jadi kebaikan untuk semua dan diharapkan dapat memajukan ekonomi masyarakat lokal di Indonesia," ungkapnya.

Tidah hanya di Labuan Bajo, LPPOM telah membantu memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal bagi 744 UMK di seluruh Indonesia, terutama lima DSP. Kegiatan ini termasuk dalam agenda Festival Syawal 1445 H bertema "Akselerasi Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Wisata Halal" yang diselenggarakan sepanjang Ramadhan dan Syawal atau Maret sampai Mei 2024. 

Sebagai pre-event acara tahunan itu, LPPOM bekerja sama dengan Dispperindag Kab. Bangli, Bali dalam memfasilitasi sertifikasi halal terhadap sejumlah pelaku UMKM di Desa Penglipuran, Bali, pada 5 Maret 2024. Pemilihan lokasi sertifikasi halal di tujuan wisata diharapkan dapat mendorong tersedianya pilihan lebih beragam bagi para pelancong.

Muti menjelaskan bahwa sebanyak 744 pelaku UMK telah difasilitasi dalam mengajukan sertifikasi halal secara reguler, yang mana 125 UMK di antaranya difasilitasi secara mandiri oleh LPPOM. Dari 125 UMK tersebut, terdapat 85 UMK dari lima DSP.

Rinciannya, yakni 42 UMK di Labuan Bajo, 20 UMK di Mandalika, 10 UMK di Danau Toba, 8 UMK di Borobudur, dan 6 UMK di Likupang. Empat puluh UMK lain, kata dia, tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di samping, pihaknya menggelar sosialisasi dan edukasi halal berupa webinar dan talkshow dengan melibatkan 477 peserta.

"Festival Syawal merupakan salah satu bentuk komitmen dan upaya LPPOM dalam mendorong pemerintah mencapai cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia. Jumlah ini memang sangat kecil dibanding target dan jumlah UMK di Indonesia. Namun, melalui Festival Syawal, kami yakin LPPOM mampu jadi katalisator pertumbuhan industri halal di Indonesia," ujar Muti.