Tempat Wisata Terapkan Beragam Perizinan dan Aturan tapi Pelanggaran Tetap Jalan

"Kita memang harus bikin peraturan itu setelah musyawarah dengan pihak desa, perwakilan kelompok petani, dan tokoh-tokoh. Kita bikin di jam 11 sampai 13 karena itu adalah waktunya petani turun drari ladang. Selain jam tersebut, semuanya berjalan normal lagi, jadi kita berharap para pengunjung bisa maklum," terangnya.

Naufal menambahkan, aturan yang lebih ketat di kawasan wisata alam memang harus diberlakukan karena kalau pengunjung terlalu dibebaskan bisa menganggu kelestarian alam sekitar. Pendapat hampir senada juga datang dari pengelola kawasan wisata Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di tahun lalu cukup banyak pengujung jalur pendakian yang kena blacklist. Penyebab terbesarnya karena overtime atau melakukan pendakian melebihi waktu yang tertera pada tiket mereke. Selain itu ada juga pelanggaran karena sampah, melakukan pendakian illegal, pemalsuan tiket.

Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dwi Pangestu, aturan melebihi hari dari tiket hanya diperbolehkan dengan alasan seperti sakit. Maksimal pendakian di Gunung Rinjani adalah empat hari, jika melewati batas waktu karena sakit harus dibuktikan dengan keterangan dokter maka masih diperbolehkan.

Untuk kelebihan hari pendakian setelah maksimal waktu pendakian adalah tiga hari..jika telah membayar tiket sesuai kelebihan hari maka tidak dikenakan blacklist. Dwi Pangestu mengungkapkan, mayoritas poin aturan yang dilanggar adalah mengenai durasi mendaki. Pelanggaran lainnya seperti tidak membawa sampah, pemalsuan etiketing dan pendakian ilegal.

"Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai kategorinya. Ada pelanggaran ringan maka diberikan surat peringatan I secara tertulis, pelanggaran sedang diberikan surat peringatan II dan menandatangani pernyataan untuk siap dimaskukan dalam daftar cekal (blaklist)," jelasnya pada Liputan6.com, Jumat, 31 Mei 2024.

Untuk pelanggaran berat dimasukan dalam daftar cekal di Taman Nasional Gunung Rinjani. Setiap pelanggaran ringan, sedang dan berat dapat disampaikan ke publik melalui media informasi baik daring dan luring.

Untuk pelaku jasa wisata sanksi beratnya yaitu pencabutan ijin usahanya. TNGR adalah salah satu kawasan konservasi yang mengutamakan kepentingan lingkungan bukan yang bersifat msss tourism atau sebanyak-banyaknya pengunjung.

"Wisata TNGR memperhatikan daya dukung seperti ketersediaan air dan daya tampung seperti jumlah maksimal pengunjung yang dapat mendirikan tenda ataupun yang melintas disepanjang jalur. sehingga aturan yang ketat sangat diperlukan untukkenyamanan dan keselamatan pengunjung," tutur Dwi Pangestu.

Sementara itu pengamat pariwisata Robert Maningka menilai aturan di tenpat wisata terutama wisata alam dan konservasi sudah mempunyai aturan yang jelas dan lengkap. Namun sayangnya penerapannya terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah aturan sering diabaikan oleh para pengunjung termasuk para pendaki gunung yang mendaki tanpa izin. Mereka biasanya tidak tergabung dalam komunitas pencinta alam.

"Aspek penegakan tata tertib dan aturan bisa dibilang masih relatif lemah, selain jumlah petugas jaga dan tidak ada aturan yang mengharuskan setiap kelompok harus didampingi pemandu gunung yang kompeten bersertifikasi dan berlisensi," kata pria yang akrab disapa Bob ini pada Liputan6.com, Jumat, 31 Mei 2024.

Menurut Ketua DPP PP Indonesia Tour Leader Association (ITLA) ini, law enforcement atau penegakan hukum di tempat wisata masih lemah sehingga terkesan longgar dan rentan dilanggar. Ia mengusulkan agar rasio jumlah petugas dan wisatawan tidak terlalu timpang agar pengawasan bisa dilakukan lebih intensif lagi dan penegakkan aturan harus lebih tegas lagi. Penggunaan CCTV di ruang terbuka untuk kawasan wisata alam bisa jadi alternatif tapi perlu kajian lebih dalam apakah akan lebih efektif dalam mengawasi pengunjung.

“Kalau menurut saya pribadi, perlu pembinaan ataupun sadar wisata kepada para wisatawan melalui komunitas ataupun organisasi. Bisa juga dilakukan edukasi atau literasi melalui media sosial agar lebih luas lagi penyebarannya,” pungkasnya.