Beda dari Indonesia, Thailand Teken Paket Kebijakan Keringanan Pajak demi Tingkatkan Pergerakan Wisatawan Domestik

Negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 1,5 persen pada kuartal pertama dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data dari Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC). Hal ini berarti mengalahkan ekspektasi para analis yang memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 0,8 persen dalam jajak pendapat Reuters.

Pada kuartal terakhir 2023, produk domestik bruto (PDB) meningkat sebesar 1,7 persen secara tahunan. Secara triwulanan, PDB tumbuh sebesar 1,1 persen dengan penyesuaian musiman setelah revisi kontraksi 0,4 persen pada triwulan terakhir 2023, karena menghindari resesi teknis. Para ekonom memperkirakan ekspansi sebesar 0,6 persen dari tiga bulan sebelumnya.

Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan konsumsi swasta serta investasi, namun investasi publik dan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, kata badan perencanaan negara NESDC dalam sebuah pernyataan.

"Perekonomian Thailand pulih pada kuartal pertama dan kami memperkirakan pertumbuhan stabil, meski tidak spektakuler, tahun ini didorong oleh peningkatan lebih lanjut dalam pariwisata dan belanja pemerintah yang kuat," kata Capital Economics dalam sebuah catatan.

NESDC kini memperkirakan pertumbuhan PDB antara 2,0 persen dan 3,0 persen untuk 2024, sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,2 persen hingga 3,2 persen. 

Selain untuk menumbuhkan perekonomian, pajak ini pun dilakukan oleh pemerintah Thailand mencegah jumlah kunjungan turis yang berlebihan (overtourism). Mengutip Kanal Global Liputan6.com pada Rabu, 5 Juni 2024, operator pariwisata Thailand mendesak pemerintah untuk menangani isu tersebut secara serius termasuk dengan kemungkinan memungut pajak turis sebesar 300 baht atau sekitar Rp131 ribu.

Ketika Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, berjanji menjadikan 2025 sebagai tahun penting bagi pariwisata, Sekretaris Jenderal Federasi Asosiasi Pariwisata Thailand (Fetta), Adith Chairattananon, mengatakan bahwa rencana yang akan disampaikan pihaknya kepada pemerintah akan mencakup solusi untuk mencegah overtourism, seperti yang pernah terjadi di Thailand sebelum pandemi.

"Dengan perkiraan kedatangan 40 juta turis, destinasi seperti Phuket, Samui dan Pattaya berada di ambang overtourism," kata Adith dilansir Bangkok Post pada Selasa, 23 April 2024. Adith menyebut bahwa pada musim liburan, Phuket telah mengalami macet berlebih dan kekurangan air, bahkan bandara internasional juga kekurangan tempat untuk mendaratnya pesawat.

Terkait penggunaan pajak turis yang berhasil dikumpulkan, wakil presiden Dewan Pariwisata Thailand (TCT), Surawat Akaraworamat, mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali penarikan biaya pariwisata sebesar 300 baht (sekitar Rp131 ribu) untuk membantu mendanai pengembangan pariwisata sesuai rencana.

Surawat mengatakan dana penting itu akan bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur di provinsi-provinsi lapis kedua. Hal tersebut agar menarik wisatawan menjauh dari lokasi-lokasi yang padat dan sebagai upaya memperbaiki objek wisata yang rusak akibat overtourism.

Biaya sebesar 300 baht akan membantu otoritas pariwisata menerima anggaran yang lebih besar. Setiap tahunnya, Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pasokan hanya menerima anggaran sebesar 700 juta baht (sekitar Rp310 ribu), yang tidak cukup untuk menopang proyek-proyek yang diperlukan.

Dia mengatakan pajak yang hanya sebesar 300 baht tidak akan menyurutkan semangat wisatawan asing untuk mengunjungi Thailand. Angka tersebut tidak semahal yang diterapkan negara lain, seperti Bhutan yang memungut pajak turis sebesar USD 100 atau Rp1,6 juta per malam.