Reza Rahadian Usulkan Pembentukan Kementerian Kebudayaan, Harus Diisi Orang-Orang yang Paham Budaya

Menurut Reza, itu merupakan bentuk dukungan besar terhadap film Indonesia, termasuk dari pemerintah, sehingga para pelakunya merasa "dilihat, diperhatikan, dan betul-betul difasilitasi," sebut dia. "Saya ingat sekali tahun lalu di Cannes Film Festival Indonesia, melalui Mas Nadiem Makarim (Mendikbudristek), melalui Kemendikbud, meluncurkan sebuah program yang disambut sangat positif oleh banyak filmmaker, khususnya produser, di luar negeri."

Sang aktor menjelaskan, itu merupakan program match-up yang jadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kolaborasi co-production antara Indonesia dengan rumah produksi dari luar negeri. "Itu melalui sistem yang sudah ditata sedemikian rupa, tentunya dibantu orang-orang (profesional)." imbuhnya.

Gerakan-gerakan seperti ini, menurut Reza, jadi bukti bahwa sinergi sangat penting dalam melanggengkan eksistensi industri film Indonesia. "Kalau berbicara kebudayaan, tentang film, tentang diplomasi budaya, ini memang tidak serta-merta hanya bisa dikerjakan, dilihat orang-orang yang, bisa saya bilang, sangat birokratis sekali."

"Ini perlu ruang diskusi dengan sesama pelaku dan pemerintah yang memang betul-betul memiliki kepedulian terhadap apa sih pentingnya kebudayaan, kenapa kebudayaan itu penting," ia menyambung.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menyambut baik usulan pembentukan Kementerian Kebudayaan, karena diyakini akan membuat upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan jadi lebih efektif. "Misalnya, hubungan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan di satu organisasi," kata dia.

"Ini jadi sepadan dengan upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan, sehingga diharapkan (dengan adanya Kementerian Kebudayaan) ke depan akan jauh lebih efektif," menurut dia.

Hilmar menyebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mentransformasi pengelolaan kebudayaan di Indonesia secara signifikan. Dampak positifnya dirasakan para pelaku budaya, sebut dia.

"Tentu ada capaian dan tantangan dalam memperkuat ekosistem (kebudayaan lokal). Tapi, setidaknya kami sudah meletakkan pondasi, rangka ekosistemnya sekarang sudah jauh lebih jelas terlihat, kendati PR-nya memang masih banyak," ia menambahkan.

Namun, melihat perkembangan di daerah dalam dua hingga tiga tahun terakhir, Dirjen Kebudayaan mengaku "optimis." Ratri Anindyajati, Direktur Indonesian Dance Festival (IDF), yang turut hadir di kesempatan itu, mengatakan bahwa keberlanjutan merupakan aspek strategis yang harus dilakukan bersama pelaksanaan kebijakan kebudayaan.

Menurut Ratri, jika ada suatu lembaga yang menjalankan kebijakan kebudayaan tidak kuat, strategi kebudayaan tidak akan berjalan dengan baik. "Kebijakan yang selama ini dihadirkan sudah sangat baik dan ini jadi stepping stone bersama. Sayang jika tidak dilanjutkan. Tentu kami di IDF akan mengalami kemunduran," ungkapnya.

Ia menyebut, salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini yang paling signifikan adalah dana Indonesiana. Menurutnya, dana ini sangat krusial untuk pengembangan kebudayaan dan mencapai rekam jejak internasional. "Karena dana ini, kami bisa punya kantor dan staf tetap yang bekerja lima hari seminggu," sebut dia.

"Perancangan festival (yang mana IDF berlangsung dua tahun sekali) dan program yang berfokus pada distribusi pengetahuan yang akhirnya bermuara di IDF pun bisa berjalan," Ratri menambahkan. "Secara struktural, saya berharap dukungan dana Indonesiana terus ada agar IDF, serta pelaku seni dan budaya lain dapat menjalankan usahanya dengan baik."

Rani Jambak, seorang musisi kontemporer, juga menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan bagi riset dan produksi seni yang memerlukan biaya besar. Menurutnya, efisiensi akan tercapai jika dukungan tetap berjalan, terutama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang memerlukan kontribusi berbagai lini.