Nongkrong Asyik di Restoran Ramen Halal, Harganya Tak Beda dari Penjual Mi Bakso Gerobakan

Ramen original misalnya, dihadirkan sebagai hasil pembelajaran dari berbagai menu ramen yang sudah ada di pasaran. Ramen ini disiram dengan kuah kaldu ayam yang kaya rasa dan gurih, juga dilengkapi dengan potongan ayam panggang, telur, dan nori.

Menurutnya, ramen yang orisinal adalah Tori Paitan yang memiliki ciri khas berkaldu kental dan pakai ayam. Tori Paitan berarti kaldu ayam yang dimasak perlahan. Warna kuahnya putih susu yang terbuat dari kaldu ayam asli yang tinggi akan kolagen.

"Jadi kita berani membuat ramen original, jadi original di sini adalah versi si original ramen itu sendiri," kata Wilson.

Ke depan, Wilson mengaku ingin menghadirkan semnagkuk ramen dengan cita rasa khas daerah-daerah di Indonesia. Misalnya, ramen cuanki khas Bandung atau Jawa Barat, atau ramen rawon mewakili Surabaya, serta ramen tektek yang mewakili Jogja.

"Jadi, gimana caranya ramen ini bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia, melekat di tiap daerah-daerah di Indonesia," katanya.

Para pengunjung restoran ramen tak perlu khawatir soal kehalalan. Ramen Yuk! sudah mendapat label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses yang dilalui cukup panjang, tetapi berhasil ditunaikan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham mengatakan, sejak adanya program "Halal Oktober 2024", telah banyak pelaku usaha yang sadar untuk memproses sertifikasi halal sebelum batas akhir pada 17 Oktober 2024.

"Kita ada program Halal Oktober 2024. Di sana kita terus lakukan, edukasi, publikasi dan sosialisasi soal pentingnya sertifikasi halal untuk menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dari sana, telah banyak yang melakukan kepengurusah sertifikasi halal, salah satunya Ramen Yuk! ini," katanya, dalam kesempatan yang sama.

Proses dilakukan dengan pelaku usaha mendaftar secara online. Di situs tersebut tercantum dokumen khusus dengan menyebutkan jenis produk apa saja. "Lalu kategori perusahaannya masuk mikro, kecil, menengah atau atas. Kemudian, sistem jaminan produk halal diajukan ke BPJPH, pilih lembaga pemeriksa halal, kalau sudah lengkap, akan diaudit oleh pihak terkait," ujarnya.

Setelah proses audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hasilnya akan disampaikan ke MUI untuk ditetapkan, apakah produk ini halal atau tidak. "Nanti disidangkan oleh para ulama, kalau hasil auditnya halal semua, nanti keluar ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI, ketetapan itu jadi dasar kami menerbitkan sertifikat halal," terang Aqil.

Wilson mengatakan, proses sertifikasi itu menjadi hal yang penting dalam usaha produk makanan yang dijualnya. "Tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kami, menjaga kepercayaan kepada konsumen, jadi tidak perlu khawatir lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menunda pelaksanaan wajib halal untuk usaha makanan dan minuman di Indonesia, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK), yang sedianya dimulai Oktober 2024 menjadi 2026. Direktur Utama LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga pemeriksa halal, Muti Arintawati meyakini keputusan itu akan melegakan banyak pihak yang mengkhawatirkan nasib UMKM.

Ia megakui bahwa UMK akan sulit memenuhi tenggat waktu sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis mereka. Pasalnya, jumlah pelaku yang belum mendaftarkan diri begitu banyak sedangkan sisa waktu penerapan wajib hanya hanya beberapa bulan lagi.

Berdasarkan data di laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 dari target 10.000 produk. Artinya, total yang baru tercapai 44,18 persen per 15 Mei 2024.